Banner sumsel

Sayap Partai Ini Desak Cawabup Bekasi Harus dari Partai Golkar

 

JAKARTA,koranindonesia.id- Organisasi sayap Partai Golkar, Golkar Milenial, mendesak Calon Wakil Bupati (Cawabup)  Bekasi yang mendapat rekomendasi harus berasal dari kader internal partai golkar sendiri karena hampir separuh dari 18 pendaftar adalah kader internal.
Koordinator Golkar Milenial (GoMile) Bekasi Syahrul Ramadhan mengatakan
dari sekian nama yang daftar, ada beberapa kader Golkar yang berpotensi dan memiliki kapasitas maupun kapabilitas menjadi wakil bupati. Dikatakannya 18 nama yang mendaftar ke Partai Golkar Kabupaten Bekasi terdiri atas delapan orang kader internal, dua dari partai koalisi (NasDem dan Hanura), satu dari luar partai koalisi yaitu PPP.

Sisanya dua orang merupakan aparatur sipil negara (ASN), dua orang mantan ASN, dan tiga dari masyarakat umum, yaitu pengusaha, ulama, dan kepala desa. Menurut Syahrul, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja adalah kader Golkar. Oleh karena itu, penggantinya harus berasal dari partai yang sama.

“Saya yakin para kader Golkar yang mendaftar cawabup mampu mengemban amanah menjadi Wabup Bekasi,” ungkapnya kepada wartawan,  di Bekasi,  Senin (8/07/2019).

Syahrul mengakui sangat menyayangkan jika wakil bupati yang dipilih berasal dari luar kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Dijelaskannya kenapa dirinya sangat menyayangkan, pasalnya pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja merupakan kader Golkar.

“Sehingga otomatis cawagub harus dari golkar juga,” terangnya.

Sementara sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Bekasi Ahmad Budiarta mengatakan bahwa penjaringan bakal calon wakil bupati ini untuk mencari sosok yang bersedia diusulkan ke tingkat Jawa Barat sampai ke pusat.

“Kalau langsung diusulkan, siapa yang diusulkan? Belum tentu juga yang diusulkan bersedia, itu juga harus jadi pertimbangan, ” paparnya.

Meski partainya memiliki kewenangan penuh mengusulkan nama calon, ketika Bupati Bekasi menyodorkan nama cawagub ke DPRD Kabupaten Bekasi harus mendapatkan persetujuan dari partai koalisi, yaitu PAN, NasDem, dan Hanura.

“Kami yang membuka penjaringan karena pemilik kursi terbanyak, tanpa koalisi pun kami bisa mengusung sendiri,” tandasnya.  (erw).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.