Banner sumsel

Satgas Antimafia Bola Serahkan 6 Berkas ke Kejagung

JAKARTA,koranindonesia.Id-Satgas Antimafia Bola menyerahkan berkas perkara untuk 6 tersangka pengaturan skor ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (13/02/2019) berinisial DI, ML, NS, dan TLE dan P dan AYA yang berkasnya dijadikan satu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri mengatakan pihaknya telah menerima lima berkas perkara dengan jumlah tersangka sebanyak enam orang dalam kasus dugaan tindak pidana pengaturan pertandingan sepak bola Liga Indonesia. Kelima berkas perkara tersebut merupakan proses pelimpahan pada tahap pertama atau P19. Sejumlah Jaksa pun telah ditunjuk untuk meneliti masing-masing berkas perkara yang telah diterimanya dari Satgas Antimafia Bola.

“Masing-masing berkas perkara telah ditunjuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang beranggotakan lima orang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima koranindonesia.Id, Kamis (14/02/2019).

Mukri mengatakan nantinya akan diteliti oleh lima jaksa yang telah ditunjuk untuk melihat kelengkapan formil dan materiilnya. Apabila masih ada yang perlu dilengkapi, kelima berkas akan diserahkan kembali kepada Satgas Antimafia Bola untuk diperbaiki lalu diserahkan kembali kepada pihak Kejaksaan Agung.

Mukri menambahkan, tersangka P dan AYA disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara tersangka NS dan ML disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk tersangka DI dan TLE disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.