Banner sumsel

Sampaikan Visi Misi Dihadapan Dewan, HDMY Minta Semua Rapatkan Barisan

PALEMBANG,koranindonesia.Id – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya untuk pertama kalinya sejak dilantik menghadiri Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD  Provinsi Sumsel, dalam rangka penyampaian pidato visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel masa jabatan 2018-2023, Senin (8/10/2018).

Dalam pidatonya mantan Bupati OKU Timur dua periode ini meminta semua pihak segera merapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel dengan Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 “Sumatera Selatan Maju untuk Semua”.

Selain mengentaskan angka kemiskinan sampai dibawah angka nasional, HD berharap sinergi ini juga mampu mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik.

” Kita harus bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan kita pada capaian kinerja beberapa indikator makro yang belum maksimal,” tegasnya.

Mengenai pemahaman visi Sumsel Maju  untuk semua terdiri dijelaskan Gubernur HD terdiri dari 4 makna diantaranya yakni keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua juga menggambarkan kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

” Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 5 misi salah satunya yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” jelasnya.

Misi lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional,  kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

Kemudian membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. Misi terkahir yakni meningkatkan kehidupan beragana, dan budaya untuk membangin karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

“Kami berusaha mengakomodir semua, sehingga tidak ada yang terabaikan,” tambah  HD.

Herman Deru juga mengtakan masing-masing misi tersebut telah dijabarkan kedalam beberapa program kerja. Misalnya soal membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan dilakukan dengan program kerja  pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil dan menengah, lalu pengembangan kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal serta membangun infrastruktur dalam mempercepat pembangunan perekonomian rakyat.

Sedangkan untuk meningkatkan kuakitas SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan direalisasikan denga  program kerja seperti menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok bersalin desa dan lainnya. Kemudian memfasilitasi dokter keluarga mandiri).

Sementara itu program kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan dengan membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan bupati/walikota se Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.

“Kami akan menjabarkan visi dan misi tersebut secara lebih detil dan terukur yang akan dicapai selama 5 tahun dalam RPJMD Provinsi Sumsel 2018-2023. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamankan bahwa RPJMD harus telah ditetapkan 6 bulan setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerjasamanya agar RPJMD dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut antara lain Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Dirut BPD Sumsel Babel M.Adil, sejumlah Bupati dan Walikota serta Kepala OPD, serta instansi lainnya. (lan)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.