RUU TPKS Penting Untuk Selesaikan Persoalan Hukum

JAKARTA, koranindonesia.id – Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan menimbulkan trauma yang mendalam, serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban bunuh diri.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Riezky Aprilia, berpandangan bahwa undang-undang mengenai kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum atas kekerasan seksual sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

“Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia,” tegas Riezky Forum Legislasi dengan tema “DPR Segera Ketuk Palu RUU TPKS?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022)

Disampaikan Riezky, F-PDI Perjuangan menolak dengan tegas segala bentuk tindakan kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan pelindungan dan pemulihan korban serta kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan yang akhirnya akan menjadi UU yang bersifat khusus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini sudah berlaku.

Dalam forum tersebut, Riezky mengungkapkan bahwa F-PDI Perjuangan mendukung penuh RUU TPKS dengan beberapa catatan. Diantaranya, mengapresiasi adanya RUU TPKS yang telah memberikan pembaharuan hukum, berkaitan dengan hak-hak korban.

F-PDI Perjuangan juga mengapresiasi RUU TPKS yang telah mengakomodir pengaturan mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik sebagai bagian dari delik pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini nantinya akan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat saat ini.

Sementara Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, mandeknya pembahasan mengenai RUU TPKS ini salah satu penyebabnya adalah persepsi yang berbeda antar legislator yang membahasnya.
“Pembahasan tentang RUU ini tidak semata-mata persoalan hukum, namun ada dimensi politik lainnya yang bertarung, termasuk paradigma yang ada didalam legislatornya,” ujarnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.