RUU Siber Berpotensi Terjadi Benturan Antar Lembaga Negara

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha, menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Cyber yang terlalu memberikan kewenangan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berpotensi terjadi benturan antar lembaga negara.

“Saya termasuk yang diundang dalam rangka simposium RUU Keamanan dan Ketahanan Syber  (KKS) yang banyak dihadiri steak holder. Apa yang terjadi. Ternyata dari sekian banyak petanyaan, rata-rata mereka masih meragukan bahwa undang-undang ini perlu segera disahkan,” terang pratama dalam Forum Legislasi Tema “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

 

Ternyata masih banyak terjadi  conflict of interest antara BSSN dengan institusi-institusi  lain yang memang saat ini sudah berkecimpung dalam bidang siber. Contohnya adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Kemudian dari Kominfo, Polri dan  Kejaksaan.

“Saya agak terkaget-kaget juga, ketiaka Ketua DPR bertekad akan segera mensahkan RUU Siber ini menjadi UU paling lambat September 2019. Kok,  undang-undang sebesar ini yang nantinya akan mengatur seluruh aspek kehidupan syber di Indonesia itu, terutama di bidang keamanan dan pertahanan itu terlalu cepat untuk diputuskan tanpa adanya koordinasi dengan institusi yang memang berkepentingan terhadap hal ini,” terangnya.

Pratama mengaku sudah membuat beberapa kajian tentang kekurangan dan potensi masalah RUU Siber  ini. Ada bebarapa dan pasal per pasal. Misalnya pasal 14 ayat 2 (B) dalam rancangan undang-undang tentang keamanan siber itu. BIN  diwajibkan mencatat dan memberitahukan setiap insiden atau serangan siber yang terjadi pada objek keamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya BSSN.

Artinya apa, BIN  itu hanya bertanggung jawab pada presiden. “Nah kalau terjadi apa-apa,  BIN dengan adanya undang-undang ini,  maka BIN wajib memberikan informasi masalah serangan terjadi di BIN itu. Informasinya itu dikonekkan ke BSSN.Sedangkan BIN tidak bertanggung jawab kepada  BSSN

Terlebih informasi BIN adalah sifatnya adalah intelejen, rahasia. Bagaimana BSSN ini bisa mengatur level kerahasiaan informasi yang ada di dalam lingkup sistemnya.

Dikatakannya, memang dibutuhkan UU Siber. Tapi harus lebih dialkukan pendalaman lebih jauh lagi. “Perlu dipertimbangkan lagi dan harus  berbicara dengan seluruh steak holder. Bahaya sekali  kalau kita punya undang-undang yang punya kekuatan absolute terhadap suatu masalah, bahaya. Kenapa,  karena takutnya sewenang-wenang,” tandas Pratama.

Oleh karena itu Pratama berharap  perlu ada pertimbangan khusus. “Bagaimana kita membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang baik untuk semua orang di Indonesia, untuk semua instansi,  baik pemerintah maupun swasta di Indonesia. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.