Banner sumsel

RUU Penyadapan untuk Lindungi Hak Asasi Warganegara

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua Baleg DPR RI, Totok Daryanto, menegaskan, bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan adalah sangat penting dan tidak alan memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi sudah clear dalam draf yang kita susun itu tidak memangkas kewenangan KPK,” tandas Totok Daryanto dalam acara Forum Legislasi dengan tema ”RUU Penyadapan Pangkas Kewenangan KPK?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Menurut Totok sebenarnya tentang penyadapan di Indonesia i terdapat dibanyak  undang-undang. Ada belasan undang-undang yang semua ada muatan-muatan tentang penyadapan, dan definisinya juga berbeda-beda.

“Itulah yang yang membuat badan legislasi merasa perlu , baik DPR merasa perlu untuk menyusun undang-undang penyadapan yang mengatur seluruh penyadapan dikecualikan bagi KPK,” terang politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Tetapi, sambungnya, kalau penyadapan yang dilakukan oleh berbagai instansi itu memang harus diatur. Karena negara itu berkewajiban untuk melindungi setiap hak warga negara. Hak asasi yang diatur dalam konstitusi kita dan seluruh negara demokrasi. “Jadi aneh apabila kita tidak memberikan perlindungan yang menjadi perintah dari konstitusi itu,” terangnya.

Di berbagai negara penyadapan itu memang apa memang spesifik. Tergantung dari negara-negara tersebut. Tetapi satu hal yang itu sama,  bahwa penyadapan itu harus betul-betul dilakukan secara ketat,  secara bertanggung jawab diatur di dalam undang-undang dan ada prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh  para pelaksana penyadapan.

Kemudian juga izinnya satu  pintu melalui pengadilan “Nah itulah wujud dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau setiap orang bebas disadap , boleh disadap, saya kira itu sudah melanggar hak asasi manusia dikecualikan bagi tindak pidana seperti korupsi,  terorisme , semacam itu,” tukas Totok.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.