Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

RUU Kejaksaan Diharapkan Dapat Wujudkan Masyarakat Adil dan Makmur

Jakarta,koranindonesia.id-Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung merespon positif adanya inisiasi DPR RI membahas revisi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal ini dikatakan Burhanuddin saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) webinar diskusi nasional yang diselenggarakan atas kerjasama Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Wilayah Sulawesi Selatan dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020).

Menurut dia, adanya RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Adanya RUU ini diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan yang memerlukan adanya institusi Kejaksaan yang kuat,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2020).

Ia menyebut Undang-Undang Kejaksaan memang memerlukan perubahan yang didasari oleh beberapa hal diantaranya, kebutuhan penguatan Kejaksaan sebagai dominus litis diharapkan dapat mendorong Kejaksaan dapat menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan yang diharapkan dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat kepada masyarakat.

Suatu upaya dalam mengatasi permasalahan dalam system peradilan pidana di indonesia yang diantaranya, bolak balik serta hilangnya berkas perkara yang menimbulkan tidak selesainya penanganan perkara melalui adanya penyidikan lanjutan.

Selain itu, upaya pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia agar mendorong pendekatan keadilan restorative.

Upaya pembaharuan kebijakan Hukum Acara, terutama yang berkaitan dengan Kejaksaan seperti pendekatan Mediasi Penal dan kewenangan Jaksa Agung agar dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi, dan lain lain.

Menurut dia, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu menjalankan norma dalam Konvensi yang telah ditandatangani seperti seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) sebagai suatu ketaatan (compliance).(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.