Banner sumsel

Rp1 Miliar untuk Setiap Kelurahan di Palembang

PALEMBANG, koranindonesia.id- Pemerintah Kota Palembang sedang mempersiapkan solusi untuk mengalokasikan 5 persen APBD Kota Palembang tahun 2019 untuk kelurahan yang nantinya setelah digabung dana bantuan dari APBN, setiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp1 miliar.

Pengalokasian 5 persen APBD untuk kelurahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan APBD Kota Palembang, maka sebesar Rp 210.105.276.158 harus dialokasikan pada tahun 2019 untuk 107 kelurahan. Ini berarti tiap kelurahan di Palembang akan dialokasikan Rp 1.963.600.712. Jumlah alokasi anggaran tersebut belum termasuk dana insentif RT/RW.

Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota Palembang, Sumarno mengatakan, selain anggaran APBD kota, Pemkot Palembang juga mendapatkan bantuan dana kelurahan Rp37,7 miliar untuk 107 kelurahan. Sehingga nantinya kelurahan mendapatkan tambahan Rp352.941.000.

“Nanti kita akan hitung-hitung lagi, tapi estimasinya Rp1 miliaran setiap kelurahan, ini seperti dana desa, tapi kita kelurahan, ini berlaku di seluruh Indonesia,” katanya usai rapat dana untuk kelurahan, Jumat (12/4/2019). Dana tersebut nantinya dicairkan lewat rekening kecamatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, agar seluruh pihak dapat segera menyelesaikan penganggaran ini dengan menyesuaikan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang memiliki alokasi anggaran untuk kelurahan.

“Harus ada batasan yang jelas untuk segera menyesuaikan penganggaran ini termasuk petunjuk teknis serta kesiapan regulasi di tingkat kota. Juga harus dipersiapkan sumberdaya di tingkat kelurahan untuk pengelolaannya,” ujarnya.

Pemerintah pusat sudah mempersiapkan sejumlah sanksi bila konsekuensi penganggaran 5 persen APBD untuk kelurahan tidak dilaksanakan. Beberapa sanksi tersebut antara lain penundaan Dana Alokasi Umum  serta pemotongan DED. Kementerian Keuangan mematok target paling lambat di bulan Mei, 50 persen dana sudah dapat dicairkan. (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.