Banner sumsel

Revisi UU PIHU Atur Pengawasan Terhadap Travel Umrah dan Haji

JAKARTA, koranindonesia.Id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadan Haji dan Umrah (UU PIHU) telah memasuki tahap akhir. Diharapkan RUU ini akan selesai pembahasannya dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2018 ini.

“Salah satu alasan kuat revisi UU karena usulan masyarakat dan Komisi VIII DPR RI berkewajiban untuk menuntaskannnya,” kata Ace di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, UU PIHU mendesak untuk direvisi karena soal umrah tidak diatur secara khusus dan dalam revisi UU ini ditegaskan pengaturan mengenai ibadah umrah. Selain itu pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah, diatur secara spesifik sehubungan banyaknya kasus-kasus jemaah umrah yang menjadi korban.

“Dalam revisi UU PIHU ini diatur secara tegas soal umrah, sekaligus dalam rangka mengantisipasi berbagai kejadian seperti penipuan umrah dengan jumlah korban yang cukup besar,” tegas legislator Partai Golkar itu.

Masih kata Ace, dengan revisi UU ini pula pengawasan terhadap travel Umrah dan Haji mempunyai payung hukum. Pada akhirnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat bisa ditangani dengan cepat, bahkan akan diantisipasi pencegahannya. Sehingga layanan terhadap umat yang mau melaksanakan salah satu rukun Islam itu bisa semakin meningkat.

“Salah satu hal  terkait penyelenggaraan umrah terutama aspek pengawasannya. Hal ini menjadi penting karena titik lemah banyaknya penyimpanan Umrah lemahnya pengawasan,” tambahnya.

Terhadap korban umrah nakal yang selama ini susah kembali menarik dananya, kata Ace, itu menjadi konsep revisi UU PIHU. Meski demikian, revisi UU ini juga mengantisipasi masalah pencegahannya, supaya tidak menimbulkan korban sebab travel umrah jumlahnya sangat besar, ribuan perusahaan.

Terkait dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji yang selama banyak tuntutan agar memisahkan antara regulator dan operator, Ace mengatakan dalam pembahasan hal itu menjadi perdebatan cukup seru, namun kecenderungannya mengarah tetap oleh Kementerian Agama.

“Pasalnya setelah dievaluasi 4-5 tahun terakhir peningkatan pelayanan kualitasnya makin baik. Karena itu berdasarkan pengalaman yang dilakukan Kemenag, maka kecenderungan dan kesimpulannya, penyelenggaranya tetap Kemenag,” ungkap legislator dapil Banten ini.

Sedangkan terkait adanya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), hal itu juga menjadi pembahasan serius khususnya mengatur bagaimana relasi antara Kemenag dengan BPKH. Badan ini terbentuk melalui UU yang lahir tahun 2014, makanya revisi UU PIHU juga menyangkut BPKH.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.