Banner Pemprov Agustus

Revisi UU Bisa Perbaiki Hubungan Penyelenggara Pemilu

Jakarta,koranindonesia.id-Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama mengatakan hubungan tiga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang tidak harmonis.

Salah satu upaya menyelesaikan kondisi tersebut melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
“Ada tiga penyelenggara Pemilu yang hari ini misalnya tidak harmonis, yang seharusnya lebih mengedepankan bagaimana mendorong proses pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas, tetapi mereka sibuk antar lembaga penyelenggaranya sendiri,” kata Heroik dalam keterangannya usai diskusi publik secara daring, Minggu (24/1/2021).
Menurut Heroik, desain penyelenggara pemilu harus dibenahi usai pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, demi mewujudkan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu.
Penyebabnya, kata Heroik, tiga lembaga itu bertanggung jawab mendorong proses pemilu yang berkualitas, dan berintegritas.

“Yang artinya kemudian di dalam Undang-Undang Pemilu kita mau tidak mau ini juga harus diperbaiki,” tegasnnya.

Ia menuturkan, tata kelola lembaga penyelenggara pemilu sering diabaikan dari pembahasan revisi.

“Politikus yang duduk di kursi DPR lebih alot membahas soal sistem pemilu yang sarat akan kepentingan politik,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, muncul ego sektoral bahkan arogansi dari tiga lembaga penyelenggara pemilu.

Padahal, berdasarkan UU Pemilu, fungsi lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan.

Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad membantah ada pretensi dalam perkara pemberhentian Ketua KPU RI Arief Budiman.

Muhammad menegaskan, pihaknya dalam memutus perkara berdasarkan fakta persidangan.

“Sidang kami terbuka, waktu Pak Arief diperiksa seluruh mata memandang, tidak ada yang kami tutup dari akses publik,” kata Muhammad.

Ia berharap agar publik membaca putusan tersebut secara komprehensif. (YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.