Call Center
Banner Muba 23 – 31 Juli 2021

Reses Tahap III, Dewan Minta BPPD Palembang Turunkan Pajak Resto dan Bioskop di Kota Palembang

PALEMBANG,koranindonesia.id—Salah satu yang paling terdampak masa pandemi adlah sektor pajak..Maka
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel I menggelar Reses Tahap III Tahun 2021 dengan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang di Aula Lt. 2 Kantor BPPD Kota Palembang (6/12/2021).

Anggota dewan ingin mengetahui bagaimana UMKM yang terdampak akibat pandemi Covid-19 dan PAD Kota Palembang selama pandemi lebih dari 2 tahun ini.

Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan S.Sos M.AP bahwa dampak covid-19 sangat berpengaruh atas pencapaian pajak per tanggal 6 desember 2021 telah mencapai 700M. Pada akhir tahun ini bisa lebih maximal mungkin.

“Target 2022 minimal 1,7 triliun, apabila tidak mencapai target tersebut saya siap untuk mengundurkan diri menjadi kepala BPPD Kota Palembang,” jelasnya.

Mgs Syaiful Fadli dalam kesempatan yang sama sangat mengapresiasi atas kinerja BPPD Kota Palembang untuk penerimaan wajib pajak.

Pada sesi tanya jawab perwakilan wajib pajak

Halim Hotel Azza mewakili PHRI meminta keringanan wajib pajak untuk hotel.

Selanjutnya, Sugeng Joko Santoso Perwakilan Bioskop Kota Palembang menjelaskan bioskop selama pandemi ini tidak beroperasi dengan maxsimal dikarenakan PPKM.

“Kami dari seluruh bioskop kota palembang meminta keringanan pajak dari 15 ke 10 persen karena kami baru memulai kembali,” ujarnya.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Betha Yudha Kabid Pengelola Utang Daerah menjelaskan untuk pajak hotel dan bioskop bisa ditangguhkan pembayarannya pada tahun 2019 tapi untuk 2021-22 belum ada surat edaran dari walikota.

“Dari wajib pajak bisa melakukan ansuran untuk pajak hotel dan bioskop,” jelasnya

Namun anggota dewan dari Fraksi PKB H Karta meminta pengurangan pajak untuk hotel dan bioskop bukan menunda atau menganggur .

(adv)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.