Banner sumsel

Rencana Penerbitan Buku Nikah Ditanggapi Pro Kontra

JAKARTA,koranindonesia.Id-Rencana Kementrian Agama menerbitkan kartu nikah ditanggapi  pro kontra oleh masyarakat.

Salah seorang warga Jakarta, Reni Juwita (32) mengaku belum tahu kegunaan kartu nikah. Bahkan ibu satu anak ini mengatakan buku nikah sudah cukup bagi dirinya untuk menunjukkan identitasnya sudah berkelurga.

“Saya tidak mau repot, kok ada lagi kartu nikah. Terus pengurusannya dimana?. Saya tidak mengerti dan bagi saya itu tidak penting hanya menghabiskan uang negara,” ungkapnya kepada koranindonesia.Id, Minggu (18/11/2018).

Saat dijelaskan wartawan bahwa kartu nikah banyaknya permintaan hotel yang menanyakan bila ingin menginap dan bentuk kartu nikah kecil seperti ATM dan sejenisnya dan lain-lain. Karyawan swasta ini menerangkan itu tidak perlu, sepengetahuan dirinya menginap di hotel sama keluarga hanya diminta KTP. Dirinya tidak pernah dipertanyakan dengan buku nikah.

Mengenai bentuk kartu nikah seperti ATM dan sejenis. Dirinya menyakini tidak akan efektif sebab kartu nikah itu bisa di bawa-bawa, sehingga rentan hilang atau terjatuh. Bagaimana juga bila hal itu, terjadi, pasti akan diurus kembali dan itu bisa menganggu aktivitas sehari-hari, sehingga akan banyak orang yang tidak mengurus karena malas.

“Ini juga harus dipikirkan pemerintah, bila ingin mengambil langkah. Bila disahkan juga orang yang sudah lama menikah tidak akan mengurus kartu nikah itu karena sudah memegang buku nikah, sebab gak semua orang yang menginap di hotel,” paparnya.

Sementara warga Jakarta lainnya Dewi Hartanti (40) setuju dengan diberlakukannya kartu nikah penganti buku nikah. Menurutnya kegunaanya banyak, terutama bisa menggantikan KTP atau lainnya apabila hilang.

“Selain itu, bisa mengurangi pasangan yang bukan suami istri menginap di hotel. Jadi, saya sangat mendukung adanya kartu nikah,” tuturnya.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah melalui Menteri Agama segera menerbitkan kartu nikah apapun tanggapan masyarakat pasti ada yang menerima dan menolak. Namun, untuk mendapatkan kartu nikah diharapkan tidak dipungut biaya satu persen pun agar masyarakat mau mengurus

“Kalau bayar kan, nanti masyarakat malas mengurus karena mereka sudah ada buku nikah. Makanya pemerintah harus mengratiskan,” tandasnya. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.