PUPR Kembangkan Sistem Registrasi Alat Berat Konstruksi


JAKARTA, koranindonesia. Id-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan sistem registrasi alat berat konstruksi secara real time tujuannya agar penataan dan data terkait alat berat konstruksi lebih teratur, sehingga dapat diketahui daerah telah memiliki alat berat yang diperlukan dalam sebuah proyek konstruksi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan nantinya alat berat yang diregistrasi mulai dari pemilik sampai dengan nomor  faktur alat beratnya bisa diketahui real time.

Ditambahkannya bahwa sistem registrasi akan memberi banyak manfaat bagi Pemerintah selaku pengguna jasa, para kontraktor, maupun pemasok.

Dijelaskannya ketersediaan informasi alat berat yang  dapat dipercaya dan real time meliputi data jenis/fungsi, umur, lokasi, kondisi, status, penerbit faktur, spesifikasi khusus dari alat berat, dan lain sebagainya dalam rangka tertib administrasi, analisis supply & demand, pengelolaan dan pengendalian.

“Bahwa penggunaan alat berat saat ini tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga untuk memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan percepatan waktu pelaksanaan konstruksi,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima koran Indonesia.id, Sabtu (9/02/2019).

Hal tersebut mengingat masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang digalakan pemerintah berdampak pada kebutuhan kesiapan sumber daya konstruksi, termasuk kesiapan material dan peralatan konstruksi. Kualitas dan produktifitas pelaksanaan konsruksi sangat bergantung pada dukungan alat berat yang digunakan.

“Untuk itulah pemerintah saat ini mengembangkan sistem registrasi alat berat konstruksi. Perbaikan sistem rantai pasok konstruksi juga dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya dengan memberlakukan registrasi alat berat seperti excavator, bulldozer, grader,dan dump truck,” pungkasnya.

Untuk itu, Syarif mengharapkan dengan proses registrasi ini, bagi perusahaan konstruksi yang mengikuti pelelangan akan diketahui kepemilikan alat beratnya dan lokasi alat berat tersebut berada.

“Selama ini pengguna jasa hanya mengetahui dari dokumen perusahaan yang disampaikan kepada kelompok kerja pengadaan barang dan jasa,” tandasnya. (Erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.