Banner sumsel

Pro dan Kontra Memakai Mobil Dinas untuk Mudik

Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari saja, tidak terasa sudah hampir sebulan masyarakat muslim melaksanakan Ibadah Puasa. Kini saatnya merayakan hari kemenangan dengan berkumpul bersama keluarga tercinta. Pulang ke kampung halaman, melepas kerinduan dan penat dari segala rutinitas pekerjaan yang menyita waktu. Mudik..mudik

Ya, mudik seolah menjadi tradisi yang terus dijalankan dari generasi ke generasi, bukan hanya di bumi Nusantara saja melainkan juga diberbagai belahan bumi lainnya. Pusat t mudik ada di  negara kita sendiriyaitu  pada saat Hari Raya Idul Fitri karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Namun, tradisi mudik diikuti juga oleh masyarakat dengan kepercayaan lainnya, tidak heran jumlah pemudik membludak dan menjadi tugas pemerintah setiap tahunnya. Mulai dari pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), penentuan cuti bersama, perbaikan infrastruktur, hingga keamanan dan kenyamanan pemudik pemerintah ikut andil.

Lalu bagaimana dengan mudik menggunakan aset negara? penggunaan bus operasional kantor pemerintah misalnya. Penggunaan bus operasional kantor sebagai transportasi mudik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) memang mendatangkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini terjadi saat  muncul  berita Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abdur mengizinkan ASN memakai bus kantor untuk mudik, meskipun dengan penggunaan iuran yang berasal diluar biaya kantor. Jelas usulan ini ditanggapi berangam, salah satunya  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang  ikut berkomentar bahwa mobil dinas seharusnya dipakai untuk urusan yang berhubungan dengan masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan saja.

Tidak hanya itu ternyata penggunaan bus operasional kantor ini juga ada peraturannya, lho. Peraturan Menteri tahun 2005 mengatakan kendaraan dinas dipakai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi negara. Senada dengan itu, juga terdapat PP Nomor 27 tahun 2014 yang berisi mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Menurut saya, walaupun penggunaan bus kantor disini ialah diartikan sebagai meminjam bus, tetap saja tergolong sebagai upaya tindakan melanggar  hukum , karena biaya yang digunakan untuk pengelolaan bus tersebut berasal dari uang rakyat atau pajak, sudah seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat , bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik.  Saya sependapat dengan KPK yang bahkan mengatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam perilaku korupsi dan kecewa dengan pemerintah yang melegalkannya. Selain itu, pernyataan yang dilontarkan Menpan RB ini dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan transportasi dengan mengurangi jumlah penumpang mereka dan yang lebih sering terjadi ialah memperbolehkan penggunaan kendaraan kantor maka akan menambah kepadatan jalan yang berujung pada kemacetan.

Dari pada mencoba tarik ulur  peraturan, akan lebih baik jika pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak swasta yang sudah biasa mengadakan mudik massal, misalnya dengan menempatkan ASN itu dalam satu bus dengan masyarakat umum. Atau hal terakhir adalah merevisi lagi peraturan yang telah ada dengan memikirkan dampak yang luas seperti dampak positifnya ialah apabila ASN menggunakan kendaraan kantor maka ASN tersebut akan memiliki kedisiplinan untuk tidak menambah hari liburnya karena adanya tanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan yang dipinjam dan masih banyak dampak lainnya dari adanya revisi.  Tentu saja dengan dampak yang dilihat ialah yang dampak jangka panjangnya bagi ASN itu sendiri dan masyarakat .

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.