Banner sumsel

Presiden Soal Ketimpangan Kepemilikan lahan

BANJARBARU,koranindonesia.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) keberatan dengan tudingan soal ketimpangan dalam kepemilikan lahan karena ia merasa tidak melakukan pendistribusian apalagi mbagi  aja tidak..

“Memang ada ketimpangan dalam kepemilikan, juga harus ngerti bahwa distribusi itu bukan saya yang melakukan. Itu yang saya enggak mau dituding-tuding. Kita mbagi saja enggak,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, di GOR Rudi Resmawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (26/3/2018) seperti dikutip setkab.go.id

Menurut Presiden bahwa pembagian sertifikat tanah itu betul-betul dilakukan. Jumlahnya, menurut Presiden, betul-betul ada dan masyarakat juga menerima betul.

“Jadi kenapa saya suruh semuanya untuk mengangkat semuanya, supaya benar-benar yang kita kerjakan ya yang itu. Kalau kita ngomong 5 juta ya 5 juta, kalau ngomong 7 juta ya 7 juta sertifikat gitu,” kata Presiden

Soal angka 5 juta atau 7 juta itu, Presiden Jokowi menegaskan, itu memang target yang terus akan ia kekejar pada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Target itu. Jangan sampai yang ngomong pembagian sertifikat ..apa….,” kata Presiden tanpa meneruskan kata-katanya.

Diakui Presiden Jokowi, idealnya itu  seluruh lahan yang ada, bidang yang ada bersertifikat. Dan idealnya lagi, menurut Presiden, kepemilikan itu betul-betul rakyat bisa merasakan dari kegunaan atas  lahan tanah yang mereka miliki, semakin besar mestinya semakin baik.

Bukan Pengibulan

Dalam acara di Banjarbaru itu, Presiden Jokowi yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan 3.630 sertifikat. Ia meminta yang sudah menerima sertifikat agar mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi.

Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat juga diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik bapak ibu sekalian dan bukan pengibulan. Karena ada yang ngomong, pembagian sertifikat ini pengibulan,” kata Presiden Jokowi meminta warga yang sudah memperoleh sertifikat untuk mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi.

Presiden lantas menghitung jumlah sertifikat yang sudah diserahkan ke warga itu. Ia beralasan hal itu dilakukan karena dulu-dulu biasanya hanya seremoni yang diserahkan 12 yang lain disuruh nonton.

“Sekarang saya suruh ngangkat itu gunanya itu, bahwa sertifikat betul-betul sudah diserahkan pada Bapak/Ibu semuanya,” ujar Presiden.

Kenapa sertipikat ini dipercepat prosesnya, menurut Presiden Jokowi,  karena setiap dirinya ke desa, ke kampung, ke provinsi, ke daerah selalu  keluhannya soal sengketa lahan, sengketa tanah dimana-mana.

“Enggak hanya di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di NTT,  di NTB, Maluku, di Papua semuanya ada,” ungkap Presiden seraya menambahkan, sengketa itu muncul karena pemegang lahan tidak memiliki yang namanya bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat.

Karena itu, kalau yang sudah pegang sertifikat, menurut Presiden, enak sekali karena jika ada yang menyampaikan bahwa tanah tersebut miliknya tidak bisa. Hal ini, menurut Presiden, karena di sertifikat itu ada nama pemilik, luas tanah, sehingga tidak akan ada orang berani mengaku-ngaku jadi pemilik.

Presiden meminta agar sertifikat yang sudah dimiliki itu diberi plastik agar tidak kena air saat rumahnya bocor. Selain itu, Presiden minta agar sertifikat tersebut difotokopi sehingga kalau yang asli hilang, masih punya fotokopi untuk ngurus di kantor BPN, mudah.

Terakhir, kalau sertifikat itu digunakan untuk jaminan pinjaman di bank, Presiden Jokowi meminta agar dikalkulasi dulu.  “Hati-hati, dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu. Bisa mengangsur ndak setiap bulan, bisa mencicil ndak setiap bulan. Kalau ndak, sertifikat hilang,” tutur Presiden.

Acara penyerahan sertifikat itu dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, dan Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani. (ard)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.