Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

PPMK Jawa Bali Tidak Tegas, Jokowi dan Anies Baswedan Gelar Pertemuuan

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar pertemuan yang membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat yang dinilai gagal meredam lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.
Menurutt Ariza, sapaan akrabnyya, pertemuan itu digelar pada hari ini, Rabu (3/2/2021) bersama sejumlah kepala daerah lain yang juga menerapkan PPKM sejak 15 Januari 2021 lalu.

“Nanti Presiden satgas pusat dan jajaran lainnya termasuk hari ini nanti siang akan ada rapat,” kata Ariza di Polda Metro Jaya, Rabu (3/2/2021).

Politisi Gerindara ini mengaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengikuti apapun keputusan rapat hari ini. Tetapi dia berharap ada modifikasi peraturan atau terobosan baru pada penerapan PPKM selanjutnya.

“Apapun kebijakan yang diambil kami akan laksanakan sepenuhnya,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa-Bali secara serentak melakukan pembatasan sejak 15 Januari 2021 lalu sampai sekarang demi menekan penularan corona lintas daerah.

Fakta di lapangan, kasus corona justru terus melambung, bahkan di Jakarta, jumlah kasus harian masih tetap berkisar di anggak 3.000 orang sehari. Hal ini pula yang membuat Jakarta menghadapi krisis fasilitas kesehatan dan tempat pemakaman di Ibu Kota.

Ariza berharap, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini juga bisa menemukan jalan kelur dari berbagai persoalan di Jakarta sekarang ini. Pemerintah Pusat diharapkan ikut andil dalam upaya penambahan fasilitas kesehatan di Jakarta.

“Memang tidak mudah meningkatkan faskes di sekitar Jakarta atau Botabek. Tapi kami yakin dengan dukungan pemerintah pusat kami tentu sangat berharap ada peningkatan di daerah-daerah Botabek,” tuturnya.

DPR RI saat ini sedang mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan untuk mengganti PPKM yang gagal meredam corona. Cara ini disebut manjur meredam lonjakan kasus di Turki.

Ariza mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak keberatan dengan opsi itu, bahkan dalam satu dua hari ke depan mereka juga bakal mengkaji kemungkinan penerapan peraturan tersebut.

“Usulan dari teman-teman DPR RI saya kira disampaikan saja kepada pemerintah kepada presiden kepada satgas pusat. Kami di Pemprov juga nanti pak gubernur akan mengkaji menganalisa membahas,” tuntasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.