Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

PPKM Darurat Berlaku, Pemprov DKI Jakarta Bakal Awasi Perkantoran

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang mulai dilaksanakan Sabtu (3/7) hingga 20 Juli 2021. Salah satunya mengawasi perkantoran.

Aturan PPKM darurat mengharuskan perkantoran non-esensial 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sementara sektor esensial 50 persen WFH dan sektor kritikal bisa 100 persen bekerja di kantor dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov menggandeng TNI dan Polri untuk mengawasi aktivitas di sektor perkantoran. Dia menegaskan perkantoran yang melanggar aturan PPKM darurat akan diberi sanksi berat.

“Kami nanti dibantu oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya ,dan jajaran lain untuk terus melakukan pemantauan, pengawasan bahkan penindakan bagi kantor-kantor atau unit usaha apapun di manapun kapanpun yang melanggar peraturan PPKM darurat ini. Akan kami tindak dan beri bersaksi setegas-tegasnya dan seberat-beratnya,” urainya di Jakarta, Jumat (2/7).

“Tentu nanti akan dibuat (operasi). Nanti akan ada operasi, pengawasan, pemantauan, dan kami akan tingkatkan, kami akan hadirkan aparat sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah yang kita miliki,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Selama pembatasan darurat, kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga kampus dilakukan secara daring.

Adapun PPKM darurat tersebut akan diberlakukan di 122 kabupaten dan kotamadya yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Wilayah tersebut terdiri atas 48 kabupaten dan kota dengan penilaian level 4 dan 74 kabupaten dan kota dengan penilaian level 3 dalam situasi pandemi Covid-19.

(AU)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.