Banner sumsel

Polri Tangkap Penyebar Kebencian Terhadap Pemerintah dan Polri di Akun Instagram

 

JAKARTA,koranindonesia.id-Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Instagram rif_opposite berinisial MAM yang kerap menyebarkan konten bernada kebencian dan hoaks yang menghina pemerintah sampai institusi Polri.

Kasubdit I Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni, mengatakan pria berusia 45 tahun itu ditangkap pihaknya di Kompleks Borobudur Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (25/6). Konten hoaks yang disebarkan pelaku melalui akun rif_opposite berupa gambar dan video.

“Bersangkutan ditangkap lantaran aktif menyebarkan gambar dan video, hasil kreasi dan modifikasi dirinya sendiri melalui akun miliknya, yaitu rif_opposite,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin, (1/07/2019).

Dijelaskannya postingan yang disebarkan tersangka bertujuan untuk menghina tokoh pemerintah, mantan presiden, tokoh agama, institusi Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga survei penghitungan suara atau quick count. Adapun beberapa konten yang telah diunggah dan disebarkan MAM di antaranya mengenai ‘STNK palsu bela anak Cina’, ‘Kiayi jahanam merusak NU’, ‘Situng KPU dikendalikan intruder’, dan sejumlah postingan lainnya.

Ditambahkannya sampai saat ini akun Instagram rif_opposite telah diikuti oleh 1.896 orang. Terhitung, sudah ada 2.542 postingan bernada ujaran kebencian yang telah disebarkan oleh akun tersebut.

“Dalam satu hari rata-rata akun rif_opposite melakukan unggahan sebanyak empat sampai lima kali kiriman, semuanya penghinaan terhadap pemerintah dan polri,” terangnya.

Dalam penangkapan terhadap MAM, polisi turut mengamankan barang butki berupa sebuah telepon genggam beserta sim card dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) milik tersangka. Atas perbuatannya, MAM disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) 10 Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 207 KUHP.

“Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama penjara 10 Tahun Penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar,” tandasnya. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.