Banner sumsel

Polri Dalami Laporan Terkait Server KPU Telah Diatur

JAKARTA, koranindonesia.id – Direktorat Siber Bareskrim Polri akan mendalami laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait narasi dalam video yang menyebut server KPU telah diatur untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, polisi akan meminta keterangan dari tenaga IT KPU untuk menjelaskan sistem server yang ada di lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Dikatakannya ahli IT KPU hari ini, Jumat (5/4) akan dimintai keterangan juga untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem IT yang ada di KPU. Jadi secara transparan dan profesional, kasus ini akan diungkap. “Proses pendalaman yang dilakukan oleh pihaknya dilakukan dengan cara mengkaji seluruh alat bukti yang ada. Proses pendalaman alat bukti tersebut nantinya, akan dikaji di laboratorium digital yang ada di Direktorat Siber Bareskrim Polri,” ungkap Dedi Prasetyo di Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Ditambahkannya, seluruh alat bukti nantinya akan diaudit, dan akan ditemukan konstruksi hukumnya. Laboratorium itu nanti akan mengaudit dari tiga akun tersebut, mulai dari masalah keasliannya, foto, video atau narasi-narasi yang dibangun dan diviralkan oleh akun tersebut. “Jika hasil konstruksi hukumnya mengindikasikan hoaks, maka penyidik akan mendalami pembuat, dan penyebar sebuah video yang sempat menggegerkan dunia maya tersebut,” terangnya.

Ditegaskannya baik itu kreator, pemilik ide, ataupun gagasan yang membuat konten tersebut. Dan buzzer, apakah ada keterkaitan antara kreator yang membuat ini dengan buzzer. Karena cukup viral, dan juga cukup mengganggu kinerja KPU pastinya. Meski demikian, dia mengaku tidak mengetahui persis waktu yang dibutuhkan oleh pihaknya untuk mengungkap kasus tersebut. “Semua itu tergantung dari proses identifikasi laboratorium digital yang dilakukan oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri,” sebutnya.

Terkait maraknya isu yang menyudutkan lembaga pemilihan umum di media sosial ini, Dedi mengimbau kepada masyarakat, untuk tidak mudah mempercayai informasi yang disebar oleh akun yang tidak jelas di media sosial. Selain itu, dia meminta masyarakat untuk tidak membagikan sebuah konten yang tidak jelas sandaran faktanya ke dunia maya. Dedi menegaskan, jika masyarakat membagikan sebuah konten yang dapat merugikan suatu pihak, maka ada ancaman hukuman dan sanksinya. “Ada ancaman hukumannya, baik  itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Nomor 1/1946 Pasal 14, dan Pasal 15. Ancaman hukuman Pasal 14 itu tujuh tahun kalau membuat gaduh,” paparnya.

Seperti diketahui, sebuah narasi yang menyebutkan bahwa server KPU telah diatur untuk memenangkan calon presiden nomor urut 01 sebesar 57% menjadi viral di media sosial. Dalam situs jejaring facebook, narasi itu dibagikan oleh akun Aras Mytha pada 3 April 2019. Dia menyertakan potongan video berdurasi 59 detik yang menampakkan suasana rapat. Kemudian, seorang pria yang sedang berbicara dalam rapat itu mengatakan bahwa data server KPU bocor.

“Di KPU, Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. Ini saya buka saja, pasangan nomor urut 01 sudah membuat angka 57%, Allah Maha segala, server yang dibangun tujuh lapis, salah satunya bocor. Kami berusaha menetralkan, tapi data itu masih invalid sampai detik ini. Saya berbicara ke Pak Alfian, ini harus dituntaskan sebelum 17 April. Kalau sudah tanggal 17, angkanya berapa yang jadi pegangan kita, belum ketahuan bapak. Masih angka 185, itu pun yang invalid banyak sekali,” ucap dalam video yang dibagikan oleh akun bernama Aras Mytha itu, di laman facebooknya.

(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.