Banner sumsel

Politisi PKS Ini Bilang Sistem Informasi di Indonesia Jungkir Balik

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menilai, penerapan sistem informasi di Indonesia itu jungkir balik. Karena informasi publik justru diharamkan untuk disebarluaskan. Namun informasi yang bersifat pribadi, justru bisa diakses seenaknya.

“Jadi misalnya soal NIK KTP. Inikan identitas yang sangat berharga. Tetapi tidak semua menyadari. Terkadang ada warga yang punya KTP dan KTP itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan misalkan pinjaman ke Bank atau, melamar seseorang, untuk segala macam, semuanya butuh identitas pribadi dan dengan mudahnya data pribadi itu diakses,” kata Sukamta dalam  Forum Legislasi “Keamanan Privasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Sementara data yang justru harusnya wajib diketahui publik, malah tidak boleh diketahui masyarakat. Sebaliknya data publik data impor beras, data impor garam,  dianggap data privat. Publik tidak boleh punya akses.

“Saya pernah mendapat informasi, bahwa kita pernah ditawari beras dari negara Vietnam yang harganya hanya dua ribu lima ratus rupiah per kilogram. Sementara harga beras di dalam negeri saat ini sudah dua belas ribu rupiah perkilo,” katanya.

Namun anehnya, sambung Sukamta, pemerintah justru menutup informasi yang seharusnya bisa dan memang harus diketahui oleh publik. “Ini kan namanya terbalik-balik. Yang private bisa mudah diakses, tapi yang publik justru dilarang diketahui oleh masyarakat,” tandasnya.

“Jadi seharusnya data pribadi itu terkait dengan milik pribadi.Itu hak warga negara untuk dilindungi keberadaannya dari siapapun di negara pun tidak seluruh petugas negara,”.

Penyelenggara negara itu, sambungnya, tidak boleh punya akses terhadap data pribadi. “Sekarang ini yang menyimpan data pribadi yang data NIK, kependudukan misalnya Kementerian Dalam Negeri,  Paspor Kemenkumham atau imigrasi. “Jadi ke depannya tidak semua orang, misalnya ada orang dari kementerian lain tiba-tiba minta data paspor si pulan. Kita harus tanya untuk  apa dulu. Tnggak semuanya kemudian bebas-bebas aja gitu, apalagi pihak ketiga, baik pihak bank , bisnismen  atau siapapun,” tukas Sukamta.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.