Banner sumsel

Politisi PDIP Ini Minta Yusril Mundur dari Pengacara HTI

JAKARTA, koranindonesia.id – Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor ururt 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, diminta mundur dari jabatannya, sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Permintaan tersebut diungkapkan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari. Sebab jika tidak, kata Eva, sikap Yusril nantinya akan sangat kontradiktif. Di satu sisi membela Jokowi, tetapi di sisi lain juga membela HTI.

“Dalam konteks ini, saya memohon kepada Pak Yusril untuk mundur dari pengacara HTI, karena menurut saya itu kontradiktif,” kata Eva di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Eva kemudian menjelaskan letak kontradiksinya. Yusril di satu sisi membela pasangan Jokowi-Ma’ruf yang sangat pro Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai orientasi dalam kebijakannya dan arah yang harus ditegakkan.

Sementara itu, juga menjadi pengacara HTI, karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri. “Biar pas saja. Saya mendukung dan akan lebih sempurna beliau tidak dalam posisi yang kontradiktif,” papar Eva.

Meski begitu, ia memang mengakui kapasitas personal dan jam terbang Yusril. Reputasinya selalu banyak menang, kalau menjadi pengacara.

“Zamannya Gusdur menjadi kredit poin bagi Pak Yusril, untuk ditawari sebagai pengacara, dan tentu Pak Erick Thohir mempertimbangkan berbagai advantage, apabila Pak Yusril itu mau masuk menjadi pengacara,” terang dia.

Ia menjelaskan, profesionalitas dan kapasitas harus dibarengi dengan moralitas, sehingga integritas itu bisa menjadi utuh. Jadi, kombinasi antara moralitas dan profesionalitas itu harus ditunjukkan Yusril.

“Pak Yusril kan sangat cerdas dan paham apa yang tidak diucapkan, juga beliau saya pikir ditunggu wisdom-nya untuk kemudian pada posisi yang tidak kontradiktif, dan menurut saya ketika menerima menjadi pengacara Jokowi- Ma’ruf, tentu jadi pertimbangan juga bagi beliau kita tunggu saja,” imbuh Eva.

Yusril sebelumnya mendampingi HTI sebagai kuasa hukum, atas perkara pembubaran atau pencabutan status badan hukum HTI sebagai ormas oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Juli 2018 lalu. Meski gugatan HTI atas keputusan Menkumham itu ditolak PTUN Jakarta, Yusril tetap mendampingi HTI untuk kasasi di Mahkamah Agung.

Di tengah proses hukum terkait gugatan HTI itu bergulir, Yusril Ihza Mahendra dikabarkan menerima tawaran untuk menjadi lawyer atau kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.