Banner sumsel

Politisi NasDem Ini Setuju Penyadapan oleh KPK juga Diatur

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi III DPR RI, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan akan berselancar antara kepentingan demokrasi dengan pemberantasan korupsi.

“Kalau dinegara lain,  antara keduanya itu berjalan beriringan. Jadi upaya pemberantasan korupsi telah tidak mengganggu proses demokrasi.Tetapi di Indonesia kita harus memilih,  demokrasi dulu barangkali begitu apa masalah pemberantasan korupsi,” kata Taufiqulhadi dalam acara Forum Legislasi dengan tema ”RUU Penyadapan Pangkas Kewenangan KPK?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Karena menurutnya, masalah penyadapan itu adalah  vital di dalam konteks demokrasi yang harus dipahami, bahwa dia adalah fondasi demokrasi itu selain persoalan wewenang. “Jadi wewenang itu tidak boleh sembarangan orang. “Itulah mengambil posisinya di dalam konteks negara,” tandas politisi Nas Dem ini.

Kalau polisi itu sudah ada sumber wewenangnya  yang diberikan oleh undang-undang. Tidak bisa misalnya untuk menertibkan orang-orang di jalan itu di luar polisi, walaupun ada kehendak baik. Misalnya adalah meminta agar warung-warung itu ditutup dan sebagainya bukan oleh Polisi tidak boleh. Polisi yang berwenang terhadap hal tersebut. Itu adalah satu fundamen pilar demokrasi.

Kedua adalah Privasi. Ini  adalah  sangat vital di dalam demokrasi. “Jadi kalau di dalam dalam bahasa yang paling sederhana, itu adalah ketika orang mengatakan tinggalkan saya sendiri disini! misalnya begitu. Jadi maksudnya, kalau orang itu ribut disampingnya atau mengganggu, dia mengatakan kamu pergi, saya tinggal di sini saja, maksudnya jangan diganggu dia,” urainya.

Di Barat itu , orang tua tidak boleh masuk sesuka hati ke kamar anaknya  karena privasi.  Orang tidak boleh masuk ke rumah orang sesuka hatinya, walaupun itu adalah polisi. Kalau tidak ada privasi,  maka dia demokrasi tidak jalan selain pilarnya adalah masalah keadilan, harus ada kadilan.

“Ketika kemudian ada alat penyadapan menyerbu kerumah kita, itu akan bertabrakan total dengan demokrasi, saya beritahukan saja. Oke ini sudah kita atur semuanya. Tidak boleh menggunakan karena kita atur. Polisi tidak boleh,  Kejaksaan tidak boleh, BNPT tidak boleh menggunakan sesuka hati. Tapi yang boleh adalah KPK, saya katakan apa bedanya?,” paparnya.

Sebab, sambung Taufiqulhadi,  KPK juga menyerbu rumah. Bagaimana kalau saya sedang tidur dengan istri saya , entah apa yang saya bicarakan dan dirkam disitu,  siapa yang tahu, tidak ada yang tahu. Inikan Privasi kita maka itulah benar-benar menindas demokrasi sebetulnya,  kalau kita ingin bicara demokrasi, itu pendapat personal saya bukan NasDem,” katanya.

Jadi, menurut pribadinya, semuanya harus diatur dalam menggunakan itu. Mengapa, karena di negara demokrasi manapun, masalah penggunaan penyadapan ini adalah diatur semuanya,  apakah itu di Inggris, Amerika dan sebagainya. Kalau hal itu menyadap seseorang  itu dibawa pengadilan  oleh warga negaranya, Presiden sekalipun. Mereka akan laporkan, kalau itu disahkan oleh presiden dan sebagainya,” tukasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.