Banner sumsel

PNS Palembang Terima Tambahan Penghasilan Maksimal Rp17 Juta

PALEMBANG, koranindonesia.id– Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mulai April ini mendapatkan Tambahan Penghasilan (TP) yang dihitung berdasarkan kinerja pegawai tersebut. TP ini hasil perubahan dari Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebelumnya yang dinilai tidak cukup optimal meningkatkan kinerja PNS.

Hal ini juga berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 153/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 8 Maret 2019 tentang Ketentuan dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu mengatakan, bedanya dengan TPP selebelumnya, setiap pegawai mendapatkan jumlah yang sama setiap bulan atau nilainya flat.

“Sekarang dinilai dari kinerjanya, jadi jumlah yang diterima belum tentu sama setiap bulannya,” katanya usai rapat Tambahan Penghasilan (TP) di Kantor Setda Palembang, Senin (22/4/2019).

Hoyin mengatakan, istimewanya TP ini dihitung dari Upah Minimum Reguler (UMR) dikalikan indeks dari Kemenpan RB. Maka, jika UMR naik nantinya TP PNS Pemkot juga akan naik.

“Saat ini maksimalnya setiap pejabat eselon 2b atau setara kepala dinas mendapatkan Rp17 juta. Maret ini berlaku April dibayarkan, sedang diproses pembayarannya,” jelasnya.

Selain kinerja, TP juga dipengaruhi oleh kehadiran. Ia mencontohkan, ketika pegawai terlambat masuk kerja 60 menit, maka secara otomatis TP dipotong 2,5 persen dan lebih dari dua jam maka TP akan terpotong 5 persen. Begitu pula jika pegawai sakit ringan selama 10 hari maka dipotong 10 persen, 20 hari dipotong 20 persen dan sebulan TP akan berkurang sebesar 30 persen.

“Termasuk pegawai yang sakit berat, jika tidak masuk selama satu bulan, maka dipotong  25 persen, dua bulan 50 persen dan tiga bulan 75 persen,” ujarnya.

Menurut Hoyin, TPP sebelumnya kurang signifikan pada kinerja PNS, namun TP ini akan lebih tegas. “Berlakunya perubahan TPP ke TP ini anggaran kita untuk pegawai ini bertambah Rp17 miliar, tapi bisa jadi silpa jika ada pegawai yang tidak hadir. Bisa jadi hanya Rp10 miliar, Rp5 miliarnya silpa,” tukasnya.

Ia menambahakan, TP Ini juga berlaku bagi seluruh PNS sejumlah 12.236 orang. TP ini diberikan berdasarkan beban kerja sesuai tupoksi, kondisi kerja, kelangkaan profesi, pertimbangan objektif ini walikota yang menentukan. “TPP ini diberikan sesuai dengan empat kategori ini. Tambahan penghasilan ini bertujuan memacu semangat serta memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik lagi,” jelasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Sulaiman Amin mengatakan, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/35/M.SM.04.002/2019 hal persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan Surat ketua DPRD Kota Palembang Nomor 840/162.a/DPRD Tanggal 5 Maret perihal persetujuan pimpinan DPRD.

Untuk itu kata Sulaiman, ditindaklanjuti melalui Keputusan Walikota Palembang Nomor 153/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 8 Maret 2019 tentang Ketentuan dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

“Kalau dulu kita ada evaluasi dengan Kemenpan, nah sekarang ini diberikan berdasarkan kinerja. Makanya, bagi PNS yang malas atau bolos tidak akan diberikan. Selain kinerja juga akan dilihat melalui finger print,” tegasnya. (Iya)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.