Bhintan Shalawat

Pigai : Golput Itu Hak Warga Negara

JAKARTA,koranindonesia.id –Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak ada landasan konstitusional menghukum para pihak-pihak yang mengajak pemilih agar tidak memilih alias golongan putih (Golput) pada 17 April 2019 nanti. Sebab, golput adalah hak warga negara untuk bersikap tidak menentukan pilihan.

“Tidak perlu (dihukum). Apa dasar orang yang mengajak orang untuk tidak memilih dan dipilih dipidana? landasan konstitusinya apa,” kata Pigai di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Pigai menguraikan, hak memilih maupun golput dalam perspektif  HAM. Dalam HAM, kata Pigai, ada yang dinamakan right to vote atau hak untuk memilih. Hak memilih bisa dimaknai right to vote 01, right to vote 02, yang atau right to no vote.

“Jadi itu sama. Hak untuk memilih juga sama, hak untuk tidak memilih juga sama. Hak untuk memilih Jokowi-Maruf, Prabowo-Sandi juga sama.Jadi posisinya semuanya itu sama,” tegasnya.

Ia menilai, fenomena pemilih golput itu adalah hal biasa. Di Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, kata Pigai, tingkat partisipasi pemilihnya itu sangat rendah. Karena, masyarakat di Amerika tidak anonim.

“Mereka sudah paham tentang demokrasi,” tandasnya.

Menkopolhukam Wiranto, sebelumnya, mengatakan, golput masih menjadi salah satu isu besar yang masih muncul dalam Pemilu tahun ini. Wiranto menegaskan, ada ancaman hukuman bagi mereka yang mengajak masyarakat untuk golput.

“Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3/2019).(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.