Banner sumsel

PGRI : Penerimaan CPNS 2018 Tak Tutupi Kekurangan Guru di Sumsel

PALEMBANG, koranindonesia.id – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Ahmad Zulinto menyatakan, jika saat ini Provinsi Sumsel masih kekurangan tenaga guru.

Kekurangan itu bahkan menurutnya, tak tertutupi dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal ini diungkapkan Ahmad Zulinto pada perayaan HUT ke 73 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2018 di Palembang Sport and Convention Centre (PSCC), Palembang, Selasa (27/11/2018).

Pada kesempatan ini, Zulinto menyampaikan beberapa keluhan dari para guru, diantaranya kekurangan tenaga pengajar dan masih kurang sejahteranya guru honorer. Namun kebijakan pemerintah untuk melaksanakan moratorium hingga kini belum juga terselesaikan.

“Untuk di Sumsel masih sangat kekurangan, untuk guru SD kita kekurangan hampir 22.000 lebih, untuk guru SMA mencapai 2.800, namun moratorium kebijakan pemerintah belum diselesaikan, ini menjadi bom waktu untuk kita,” ungkapnya.

Zulinto juga mengatakan, beberapa bulan terakhir rekrutmen CPNS 2018 baru saja terlaksana, namun dari ribuan peserta yang mengkuti ujian, hanya segelintir orang yang bisa lulus dengan passing grade seperti yang ditetapkan.

Hal ini juga menjadi masalah besar bagi kebutuhan guru sekolah. Pasalnya, seorang guru sebagai pendidik masih banyak yang hanya berstatus honorer.

Padahal adanya penerimaan CPNS 2018 diharapkan, bisa memenuhi kuota guru sebagai PNS, terutama kebutuhan guru di daerah tertentu yang jauh dari kota. Permasalahan ini, tentu menarik perhatian banyak orang, termasuk PGRI Sumsel.

“Kita berharap dalam penerimaan CPNS kemarin banyak yang bisa lulus dan memenuhi kebutuhan kuota, tetapi dari 30%-40% guru honor di Sumsel yang ikut ujian, bahkan tak sampai 10% yang lulus dalam tes sesuai ketetapan passing grade yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menjadi pertanyaan besar, dan harus segera dievaluasi kesalahannya dimana, karena tingkat kelulusan sangat rendah,” paparnya.

Kemudian problem lain yakni, pembatasan usia guru honorer yang dibatasi maksimal berusia 35 tahun. Padahal sekolah terutama daerah pinggiran banyak sekali memerlukan seorang pendidik berpengalaman. Guru honorer itu memiliki dua kemenangan yaitu kelebihan pengalaman dalam mengajar dan cara mereka menghadapi anak-anak.

“Honorer saat ini lebih dari 3.000 orang. Kami dari PGRI sudah menyampaikan agar pembatasan umur dan masa kerja harus diperhitungkan dalam proses penerimaan PNS. Tapi hasilnya belum berpihak,” tandasnya.

(sen)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.