Banner sumsel

Petugas KPPS Meninggal Capai 606, Pemantau : Ini Sejarah Kelam Pemilu Indonesia

JAKARTA,koranindonesia.id-Sejumlah aktivis pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagai sejarah kelam dalam pesta demokrasi di Indonesia. Karena sudah tercatat 606 petugas KPPS meninggal dan 11.239 sakit.

Menurut CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan, tumbangnya ratusan petugas karena kelalaian KPU.

Untuk itu pemerintah didesak untuk membentuk tim investigasi guna membuka misteri kematian petugas KPPS. Sementara bagi yang dirawat harus mendapat pelayanan kesehatan yang wajib diprioritaskan.

Intan melihat, sejauh ini belum ada kepedulian dari capres maupun caleg terkait tragedi kemanusiaan pasca Pemilu.

“Capres atau caleg seolah tidak peduli pada masalah terkait meninggalnya petugas,” kata Intan di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Intan menambahkan, tidak ada langkah kongkrit dari para kontestan Pemilu terhadap keluarga yang ditinggal. APDI pun mempertanyakan penyebab kematian para petugas KPPS, terutama setelah adanya temuan bahwa sakit yang diderita berlangsung tiba-tiba.

“Sakit tiba-tiba, kita tidak menuduh cuma mempertanyakan. Kami tidak peduli siapapun yang jadi presiden,” sambungnya.

Kendati demikian, selaku pemantau Pemilu APDI tengah melakukan pendataan terkait petugas yang wafat dan sakit. Termasuk berdialog dengan keluarga untuk meminta kesediaan dilakukannya otopsi forensik.

“Belum ada lembaga resmi yang merilis data siapa, dimana dan kenapa meninggal. 232 data sudah masuk detail kematian. Beberapa sudah ada yang bersedia (otopsi forensik), tapi belum bisa kita buka,” terang Intan.

Sementara pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Wibisono mengkritisi persiapan KPU. Menurutnya, KPU tidak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi petugas KPPS, apalagi dengan bertambahnya beban kerja dalam Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara Pilpres dan Pileg.

“Harusnya ini dapat diterapkan guna menjaga kesehatan petugas KPPS,” terang Wibisono.

Oleh karena itu, LPKAN menilai KPU telah lalai dan mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertujuan untuk mengungkap tragedi ini. Wibisono juga meminta Bawaslu untuk bersikap netral dengan mengumumkan para korban agar masyarakat mengetahui penanganan terhadap mereka.

“Apabila rekomendasi kami diabaikan, LKPAN akan melaporkan ke International Court of Justice (ICJ), International of Human Right Commission (IHRC), dan International Commission of Jurist (ICJ)”, tandasnya. (Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.