Banner sumsel

Perusahaan Perhotelan Harus Taati Peraturan UU Ketenagakerjaan

LUBUKLINGGAU, koranindonesia.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuklinggau diminta bersikap tegas atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, di salah satu perusahaan perhotelan di Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau harus segera mengawasi penerapan peraturan Perundang-undangan yang diatur pemerintah terkait persoalan ketenagakerjaan, agar sesuai dengan peraturan internal yang diterapkan perusahaan kepada para karyawannya. Agar para pelaku usaha tidak membuat peraturan perusahaan yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuklinggau Purnomo mengatakan, walau di perusahaan tersebut memang memiliki hak untuk membuat peraturan perusahaannya sendiri, yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan, namun peraturan perusahaan itu tetap tidak boleh keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi melanggar UU tentang ketenagakerjaan.

“Peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan  tidak boleh melanggar aturan UU tentang ketenagakerjaan, kalau memang menerapkan jam kerja lebih, perusahaan harus membayar upah lembur yang sudah tertulis dalam aturan UU Ketenagakerjaan. Dalam waktu dekat saya akan awasi dan langsung mengecek perusahaan yang dimaksud,” katanya Purnomo, kepada wartawan, Rabu (7/11/2018) .

Dilanjutkannya, persoalan ini diharapkan dapat menjadi cambuk bagi Pemkot Lubuklinggau, khususnya Disnaker, untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai jenis usaha yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau.

“Perlu diketahui, sejak struktur OPD yang baru ini, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, diambilalih oleh provinsi, dan yang lebih tepat menangani laporan ini, adalah Bidang Pengawasan Disnaker Provinsi Sumsel,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Hubin Disnaker Provinsi Sumsel Eky Zakya mengungkapkan, terkait adanya permasalahan dalam peraturan ketenagakerjaan, yang diduga dilakukan salah satu hotel di Kota Lubuklinggau, ia memastikan bahwa seluruh jenis usaha tetap harus mematuhi peraturan perundang undangan yang ada.

“Peraturan perusahaan harus menurut kepada peraturan perundang undangan. Dan peraturan perusahaan itu posisinya lebih rendah dari pada UU. Karena UU lebih tinggi,” tegasnya.

(san)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.