Banner Pemprov 17 Agustus

Perusahaan di OKI Diminta Segera Realisasikan Program CSR

 

KAYUAGUNG, koranindonesia.id – Hingga semester pertama 2019, perusahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel ), masih banyak yang belum melaksanakan program CSR ( Coorporate Social Responsibility. Untuk itu, seluruh perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR PKBL OKI diminta segera merealisasikan programnya.

Kepala Divisi Monev Tim Fasilitasi TJSLP Forum CSR OKI, Ahmad Syamsir didampingi pengurus Pipin S.Juniar SE dan R A Amrina Rosyada S,Si menegaskan Hasil monitoring dan evaluasi pihaknya dilapangan masih ada perusahaan yang bandel.

” Dari hasil monitoring temuan kami dilapangan ada dua perusahaan perkebunan yang hingga Juli 2019 belum merealisasikan program CSRnya. Kepada dua perusahaan ini kami berikan raport merah, dan masih kasih kesempatan hingga akhir tahun untuk segera merealisasikan program csrnya,” jelas Syamsir, kepada koranindonesia.id Minggu (21/7/2019).

Jika hingga akhir tahun kedua, lanjut Syamsir, perusahaan tersebut tidak juga mengindahkan instruksi kami, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Perkebunan, Dinas Perijinan dan Badan Lingkungan Hidup untuk meninjau ulang seluruh bentuk perijinan dan amdal.

“Kami tidak akan memberikan toleransi lagi kepada perusahaan yang tidak menjalannkan program CSR, karena sudah lima tahun Forum CSR ini terbentuk, meski nomenklaturnya berubah karena keluarnya Perda CSR 2017 waktu yang lebih dari cukup bagi kami yang selama ini selalu berupaya meningkatkan kesadaran perusahan agar memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan di masyarakat,” jelas Syamsir.

Temuan lain dilapangan hasil dari tim monitoring disampaikan juga oleh Pipin Juniar, saat ini banyak program CSR yang tidak tepat sasaran.

“Kami menemukan kegiatan CSR perusahaan yang tidak tepat sasaran, seperti rehab kantor kades, dan kantor camat, atas kegiatan ini kami minta kepada perusahaan untuk menolak dan menghentikan usulan kades dan camat untuk dibantu rehab kantor karena untuk kegiatan tersebut kades dan camat punya anggaran sendiri,” tegas Pipin

Hal lain yang perlu menjadi catatan perusahaan agar menghentikan bantuan untuk kegiatan infrastruktur di desa karena pembangunan infrastruktur melalui program CSR dikhawatirkan tumpang tindah dengan program dana desa. Pembangunan infrastruktur di desa sudah tercover oleh program dana desa (DD).

Bukan tidak mungkin pembangunan infrastruktur di desa melalui program CSR bisa dimanipulasi oleh oknum kades. Bantuan diberikan oleh perusahaan tapi dalam laporan kades pembangunan tersebut menggunakan DD, pembangunan infrastruktur di desa melalui program CSR dapat dilakukan perusahaan ketika memang menjadi skala prriotas dan dari sisi anggaran tidak tercover dari dana desa seperti, pembangunan Pengolahan Air Minum di desa desa dalam Kecamatan Air Sugihan yang dilaksanakan oleh PT OKI Pulp dan pembangunan Pondok Pesantren di Fesa Sungai Ceper yang dilakukan Sampoerna Agro.

Sementara itu Amrina Rosyada yang juga pengurus tim fasilitasi dari divisi Monev meminta perusahaan agar membuat program CSR sendiri yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah di sekitar perusahaan, karena program CSR yang bersumber dari usulan masyarakat terkadang tidak tepat sasaran, dalam menyusun program CSR.

Amrina menekankan agar perusahaan mengutamakan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, membina UMKM, dan ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Amrina juga menambahkan kepada perusahaan perusahaan jangan lagi berdalih, perusahaan mereka belum produksi, atau perusahaannya baru take over untuk tidak menjalankan program CSR nya, karena apapun bentuknya kontribusi perusahaan tetap kita harapkan.

Pada akhirnya Kepala Divisi Monev Forum CSR OKI kembali menekankan agar kehadiran perusahan di OKI dapat memberikan kontribusi bagi daerah, minimnya APBD OKI ditambah dengan luas wilayah menjadi salah satu factor lambiannya pembangunan di OKI.

Kontribusi dari program CSR Perusahaan diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat OKI dan percepatan pembangunan di OKI.

” Perusahaan yang beroperasional di OKI kalau tidak dapat memberikan kontribusi tersebut disarankan ditutup dan hengkang saja dari Bumi Bende seguguk karena tidak memberikan manfaat banyak bagi Kabupaten OKI,” Tandas Syamasir aktivis yang juga menjabat sebagai Direktur Bende Seguguk Corruption Wacth Kabupaten OKI ini. (dri)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.