Koranindonesia.id – Ketua KPK terdahulu, Firli Bahuri, yang tampaknya menghilang, telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan anggota Komisi III DPR RI, khususnya dari Fraksi Demokrat. Benny K Harman, anggota Komisi III, mengungkapkan keprihatinannya dan menekankan pentingnya transparansi mengenai perkembangan kasus Firli Bahuri. Dalam rapat kerja antara KPK dan Komisi III DPR RI di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Juli 2024, Benny meminta penjelasan dari jajaran KPK, termasuk Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, tentang situasi ini.
” Baca Juga: Daftar Nama Prioritas PDIP untuk Pilgub Jakarta 2024 “
Benny menegaskan bahwa publik harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai situasi Firli Bahuri. Dia meminta agar KPK tidak menyembunyikan informasi ini dan memastikan bahwa masyarakat tahu apa yang terjadi. Menurut Benny, ketidakjelasan ini hanya akan menimbulkan lebih banyak spekulasi dan kebingungan di antara publik. Benny menekankan bahwa KPK harus memberikan penjelasan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat mengenai alasan di balik ‘hilangnya’ Ketua KPK terdahulu.
Benny juga menyinggung masalah internal di KPK, termasuk laporan yang dibuat oleh pimpinan KPK terhadap anggota dewan pengawas (dewas). Dia mempertanyakan apakah KPK saat ini begitu rapuh sehingga terjadi konflik internal seperti itu. Benny juga mengingatkan tentang insiden sebelumnya di mana pimpinan KPK dinyatakan melanggar kode etik namun hanya mengundurkan diri tanpa diproses secara hukum. Dia mempertanyakan mengapa pelanggaran etik yang juga mencakup tindak pidana korupsi tidak diproses lebih lanjut.
Benny meminta agar semua masalah ini dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Dia menekankan bahwa jika dua masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, maka hal itu akan menunjukkan bahwa KPK rapuh. Menurutnya, KPK yang rapuh tidak akan mampu menjalankan kekuasaan dan kewenangan luar biasa yang dimilikinya untuk memberantas korupsi secara efektif.
Menanggapi pertanyaan Benny K Harman, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, menjelaskan bahwa permasalahan terkait Ketua KPK terdahulu, Firli Bahuri, bukan merupakan wewenang KPK saat ini. Nawawi menyarankan agar pertanyaan mengenai langkah selanjutnya terhadap Firli Bahuri diajukan kepada instansi yang menangani kasus tersebut, bukan kepada KPK.
” Baca Juga: Radar GCI GM-403: Inovasi dalam Pertahanan Ruang Udara “
Keprihatinan Benny K Harman mengenai ‘hilangnya’ Firli Bahuri dan masalah internal di KPK mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga anti-korupsi ini. Penjelasan yang terbuka dan jujur dari KPK serta instansi terkait sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan demikian, KPK dapat terus menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi dengan integritas dan kepercayaan penuh dari masyarakat.
