Perkuat Pengawasan Angkutan Penyeberangan, Dirjen Hubdat Akan Deregulasi Aturan

JAKARTA, koranindonesia.id – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan, akan melakukan deregulasi aturan terkait pengawasan keselamatan Angkutan Penyeberangan.

Hal itu dilakukan guna memperkuat fungsi pengawasan pada angkutan penyeberangan. Hal tersebut dikatakan Dirjen Budi, Jumat (22/6/2018) kemarin, saat meninjau Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2018 di Kementerian Perhubungan, Jakarta.

“Sebagaimana arahan bapak Menteri Perhubungan yang menyampaikan bahwa kita akan lakukan deregulasi. Regulasi yang berbentuk Peraturan Menteri Perhubungan yang ada saat ini akan coba kita sederhanakan. Heavy-nya lebih kepada fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Fokus itu saja,” ujar Dirjen Budi, dikutip dari laman dephub.go.id, hari ini Sabtu (23/6/2018).

Budi yang menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat selama 8 bulan ini menjelaskan, bahwa dirinya akan melakukan konsolidasi internal dengan Perhubungan Laut, Biro Hukum dan Inspektorat Jenderal untuk membahas rencana deregulasi aturan terkait pengawasan Angkutan Penyeberangan.

Ia mengatakan pada Senin besok, akan memimpin pertemuan internal tersebut untuk mengkaji regulasi yang ada saat ini, sehingga akan semakin memperjelas dimana tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan, seperti yang ada di Danau Toba.

Dirjen Budi menjelaskan, bahwa kondisi di Danau Toba tidak memiliki Syahbandar (pengawas keselamatan pelayaran). Syahbandar yang merupakan Satuan kerja di bawah Ditjen Perhubungan Laut hanya ada di pelabuhan laut.

“Yang ada disana hanya ada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat. Yang bertugas mengatur soal mekanisme operasional sekaligus pengawasan. Namun ternyata kami temukan fungsinya tidak maksimal. Masih terjadi pembiaran-pembiaran yang membahayakan keselamatan. Melihat kondisi ini sekarang saya tidak bisa diam, harus dilakukan perbaikan,” paparnya.

Selanjutnya, Budi mengatakan akan terus mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan serta lebih memperhatikan alokasi anggaran pada Satuan Kerja Dinas Perhubungan yang ada di Pelabuhan yang saat ini masih sangat minim. Sementara Kementerian Perhubungan akan membantu memberikan pelatihan keterampilan kepada personil daerah setempat, untuk meningkatkan kualitas SDM-nya.(ded)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.