Banner sumsel

Peringati Hari Buruh, Ribuan Massa Padati Halaman DPRD Sumsel

PALEMBANG,koranindonesia.id-Ribuan massa dari Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Buruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi DPW FBI Sumsel, DPC FBI Kota Palembang, DPC FBI Banyuasin, DPC FBI Musi Banyuasin, DPC FBI Muara Enim, LMND, Laser, Rekan Indonesia Sumsel, Rekan Presna Palembang, Rekan Seni Palembang, Rekan Angkot, SP PLN Indonesia, Pembaharuan, POHI, Perkumpulan SBC, KNPI Kota Palembang dan Serikat Hijau Sumsel, menggelar aksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (1/5/2019).

Kedatangan massa buruh ini diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muhammad Yansuri didampingi anggota lainnya. Yansuri berjanji akan menampung semua aspisrasi yang disampaikan buruh untuk ditindaklanjuti.

Aksi ribuan buruh ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polda Sumsel.

Koordinator Aksi, Andreas OP disela-sela orasinya menyampaikan 16 tuntutan.

Adapun isi tuntutan tersebut, yakni tolak dan hancurkan sistem noelibralisme di Indonesia dan laksanakan Pasal 33 UUD 1945, revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, tegakkan UU Ketenagakerjaan di setiap perusahaan.

Kemudian perluas kesempatan kerja bagi kelompok maupun disabilitas, tolak pekerja anak maupun human trafficking, perlindungan buruh perempuan dan exploitasi jam kerja, tolak sistem buruh kerja outsourching, tolak upah murah buruh, mendesak untuk dibuatnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di setiap perusahaan.

Selanjutnya meminta pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan buruh dengan upah layak, jaminan kepastian hukum terhadap kontrak kerja, tolak segala bentuk intimidasi fisik dan verbari serta pelecehan seksual buruh, kepemilikan saham oleh buruh di setiap perusahaan, dibentukan ketenagakerjaan diseluruh kota dan kabupaten di Sumsel, meminta kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati untuk mengeluarkan instruksi pembentukan serikat pekerja di seluruh perusahaan yang ada di Sumsel dan terakhir bentuk Posko perjuangn buruh.

“Semoga tuntutan kami ini dapat segera direalisasikan. Hingga saat ini peran Disnaker belum maksimal, hanya menerima laporan namun tidak melakukan tindakan.

Pihak Polda sendiri telah berjanji sesuai instruksi pemerintah, jika siap mendukung dan memback-up, jika ada persoalan para buruh yang kerap diadu atau dihadapkan dengan para preman,” ungkap kordinator Aksi, Andreas OP, saat diwawancarai media.(fhy)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.