Banner sumsel

Penyandang Disabilitas Mental Boleh Memilih Asal Ada Jaminan dari Dokter

JAKARTA,koranindonesia.Id-Penggunaan hak pilih disabilitas mental harus ada penjamin yang memiliki otoritas seperti dokter yang memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pada hari pemilihan sedang waras.

Hal itu disampaikan Anggota KPU Hasyim Ashari. Menurutnya, pihaknya tetap akan melayani seluruh kaum disabilitas. Termasuk penyandang disabilitas mental, namun saat pemilihan berdasarkan rekomendasi dokter dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

“Rekomendasi surat dokter yang merawat kaum disabilitas mental yang menentukan mereka bisa ikut memilih, sebab tidak mungkin mereka mengikuti pencoblosan bila masih mengalami gangguan jiwa berat,” katanya kepada koranindonesia.Id di Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Diungkapkan Hasyim untuk pendataan kaum disabilitas mental itu sendiri KPU akan melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Menurutnya, seandainya yang bersangkutan pada hari pemilihan sudah pulih, maka dia dapat memilih. Begitupun sebaliknya, jika belum pulih maka tidak dapat memilih.

“Bila saat pendataan yang bersangkutan sedang ‘kumat’, tentu tidak mungkin ditanya sendiri. Yang paling memungkinkan pendataan dengan bertanya kepada keluarga, dokter, tenaga medis yang merawatnya” terangnya.

Untuk itu, penyandang disabilitas mental yang memungkinkan untuk didata yaitu yang bersama keluarganya atau sedang berada di rumah sakit jiwa dan panti sosial. Namun penyandang disabilitas jiwa yang berkeliaran di jalan dan di rumah tidak dinyatakan ikut serta dalam pemilihan.

“Kalau penyandang disabilitas jiwa tinggi di jalan-jalan atau hanya dirawat di rumah siapa yang bisa menjamin apabila nanti kumat. Namun dengan satu catatan mereka bisa memilih apabila keluarga atau siapapun yang bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter,” tegasnya.

Sementara itu Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem mengungkapkan pemilih penyandang disabilitas tidak semuanya bisa ikut memilih melihat tingkat disabilitas mereka tinggi atau rendah. Apabila tingkat disabilitas kejiwaan mereka tinggi tidak diharuskan bisa memilih sebaliknya bila disabilitas mereka tergolong rendah harus di wajibkan ikut memilih.

“Mereka juga punya hak suara sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) mereka juga kan memiliki KTP, jadi sama haknya dengan kita. Namun yang disabilitas tergolong tinggi tidak mungkin diharuskan untuk ikut memilih,” tandasnya. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.