Banner sumsel

Pengusaha Batubara Siap Patuhi Tak Lewat Jalan Umum

LAHAT, koranindonesia.id – Dilarangnya truk batubara melintas di jalan umum oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) dan mengharuskan melewati jalur khusus, terhitung 8 November 2018, tampaknya menjadi mimpi buruk bagi pengusaha batubara, khususnya transportir batubara di Lahat.

Pasalnya,  dengan pencabutan Pergub Nomor 23/ 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara di Jalanan Umum tersebut, akan berimbas pada jumlah produksi.

Imbas tersebut juga akan dirasakan pengusaha transportir yang sudah barang tentu berkurangnya jumlah angkutan, sehingga akan terjadi juga pengurangan jumlah sopir angkutan batubara.

“Kita mendukung dan siap mematuhi kebijakan Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel.  Namun demikian, jika bicara dampak pasti ada, baik itu ke pengusaha batubara maupun transportir,” ungkap Humas PT Salam Sriwijaya Sukses, Popi Sulaiman,  Rabu (7/11/2018).

Dikatakan Popi,  selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan batubara, pelarangan  melewati jalur umum ini, memaksa pihaknya menghentikan total angkutan.  Sebab, sejauh ini jalur yang dilewati hanyalah jalur umum tersebut.

Sementara, pihaknya belum bisa memastikan jika akan menggunakan jalur khusus milik PT Servo.  “Belum ada, terkait rencana akan melewati jalur milik PT Servo tersebut.  Ya yang pasti sejauh ini 400 sopir dibawah perusahaan kita terancam menganggur. Namun demikian, kita berharap akan ada solusinya,” paparnya.

Sementara itu,  Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) Hudson Arfan menyatakan, bahwa pihaknya mendukung program Gubernur Sumsel yang melarang angkutan batubara melintas di jalan umum tersebut.

Apalagi diakuinya, angkutan batubara memang harus berbenah untuk menuju jalan khusus.”Karena jalan umum sifatnya sementara (dispensasi) bukan untuk selamanya,” ujar Hudson.

Terkait armada AAKBL, sambungnya ada sekitar 1.000 unit. Penerapan jalur khusus, lanjut dia memang sempat dipermasalahkan beberapa transportir, seperti biaya yang lebih mahal. “Kalau hitungan mereka tidak pas. Jadi memang perlu ada pembicaraan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lahat Marwan Mansyur mengungkapkan, bahwa perlu adanya pertemuan dengan transportir dan intansi terkait untuk membahas masalah tersebut. Namun, Marwan berjanji, Pemda Lahat akan mendukung penuh program yang dicanangkan gubernur tersebut.

Apalagi sebelumnya Pemda Lahat telah mendorong perusahaan batubara yang ada di Lahat agar melalui jalur rel kereta api guna menghindari kemacetan.

(sfr)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.