Banner Pemprov Standar

Pengelolaan Dana BOS Kemendikbud Belum Efektif

JAKARTA, koranindonesia.id – Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar menilai, pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2015-2018 dianggap masih kurang efektif, karena pembenahan baru dilakukan di 2019.

“Mudah-mudahan di 2020 pengelolaan dana BOS akan lebih efektif dan nanti sekolah-sekolah juga tidak tergantung kepada BOS, tapi bisa lebih mandiri,” kata Helmizar di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurut Helmizar, hal tersebut disampaikannya saat memimpin diskusi dengan Pejabat Kemendibud bertema “Efektivitas Upaya Kemendikbud dalam Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP”, di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5), kemarin.

Lebih lanjut Helmi mengatakan, diskusi yang digelar ini menjadi momentum konfirmasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana BOS di Kemendikbud RI. Mengingat hasil konfirmasi dari Kemendikbud ini akan dilakukan analisis dan pengkajian sebagai bahan masukan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI untuk digunakan sebagai bahan rapat maupun bahan dalam mengambil sebuah keputusan.

Helmi juga menjelaskan, BPK telah mengaudit pengelolaan BOS oleh Kemendikbud dari 2015 sampai dengan semester I 2018, sehingga pada 2019 dilakukan perbaikan pada sistem yang telah mereka buat. Meskipun di sisi lain, banyak sekolah yang kewalahan terhadap aturan atau sistem baru yang telah dibuat Kemendikbud. Utamanya karena minimnya tenaga operator komputer di tingkat SD dan SMP untuk mengoperasikan sistemnya.

“PKAKN DPR RI akan terus menggali informasi terkait dana BOS, pasalnya dana yang telah digelontorkan untuk dana BOS cukup besar dan setidaknya ada 18 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Maka temuan BPK ke depannya akan terus dipantau dan ditelaah oleh PKAKN DPR RI,” katanya.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.