Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

Pengangkatan Bekas Koruptor Emir Moeis Sebagai Komisaris Lukai Rasa Keadilan

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritisi pengangkatan mantan narapidana korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris di salah satu anak BUMN. Dia menilai, pengangkatan Moeis telah mencederai semangat pemberantasan korupsi.

“Rakyat dimanapun juga pasti terluka nuraninya melihat mantan koruptor kok bisa jadi orang penting di BUMN? Komitmen pemberantasan korupsinya mana?” ujar Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Legislator Partai NasDem itu mendesak bekas koruptor tidak lagi diberikan kesempatan menjadi pejabat negara. Pasalnya, hal itu dinilai tak akan menimbulkan efek jera.

“Kasihan para penegak hukum kita seperti KPK, kejaksaan, kepolisian dan lain-lain yang telah berusaha keras memberantas korupsi. Namun, efeknya tidak dirasakan,” ujarnya.

Sahroni menyebut, Emir tidak memenuhi syarat integritas. Keputusan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai good corporate governance (GCG). Untuk itu, dia meminta Menteri BUMN, Erick Thohir mempertimbangkan kembali pengangkatan Emir dan mencari sosok lain yang lebih berkompeten.

“Tanpa harus memiliki track record sebagai napi korupsi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Izedrik Emir Moeis merupakan terpidana yang sebelumnya telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada tahun 2014 lalu.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima USD 357.000 dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Emir dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara.

Ketika masih menjadi pejabat pemerintah, Emir sempat melaporkan harta kekayaannya yang pada tahun 2010 mencapai Rp11,41 miliar. Ketika itu, anak dari mantan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Inche Abdoel Moeis, ini memiliki empat bidang tanah senilai Rp6,09 miliar ditambah satu mobil senilai Rp480 juta.

Sedangkan aset lainnya berupa batu mulia dan barang-barang seni senilai Rp800 juta, surat berharga bernilai Rp240 juta, kas dan setara khas senilai Rp2,25 miliar dan USD 155 ribu. Saat ini, kekayaannya bisa saja jauh lebih besar dari laporan pada tahun 2010 tersebut.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.