Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

Pengadilan Keluarkan Surat Penahan Baru, Habib Rizieq Gagal Keluar Penjara

JAKARTA, koranindonesia.id – Habib Rizieq Syihab (HRS) gagal bebas hari ini. Bukannya bisa menghirup udara segar, bekas pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu justru harus kembali tinggal di dalam penjara.

Kabar tak sedap itu disampaikan tim advokasi Muhammad Rizieq Husein Syihab. Juru bicara tim, Azis Yanuar, mengatakan kliennya belum bisa keluar dari balik jeruji besi karena terkait kasus kabar bohong hasil tes usap saat menjalani perawatan di RS Ummi, Bogor.

Azis mengatakan tim advokasi telah mengirim surat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 4 Agustus lalu terkait masa hukuman HRS dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung berakhir 8 Agustus 2021. Tetapi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menanggapinya dengan mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap HRS pada perkara RS Ummi Bogor.

Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  yang dimaksud Azis adalah penetapan penahanan bernomor 1831/Pen.Pid/2021/PT DKI. Terkait kasus kabar bohong itu, HRS divonis 4 tahun penjara dan kini dalam proses banding oleh kuasa hukumnya.  “Kami menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang bermanuver menggunakan instrumen hukum di luar kelaziman yang menginginkan klien kami untuk tetap ditahan karena khawatir jika klien kami berada diluar tahanan,” kata Azis Yanuar dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).

Azis mengatakan tim advokasi sangat menyayangkan keputusan Pengadilan Tinngi DKI. Hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam penegakan keadilan, kata dia, malah disalahgunakan dengan serampangan yang tujuannya tak lain hanya untuk menghancurkan dan melukai rasa keadilan, mendzalimi ulama dan umat islam.

“Sehingga ini diduga penerapan sewenang-wenang yang serampangan,” katanya.

Apalagi, dikatakannya, alasan Pengadilan Tinggi DKI menahanan HRS tidak relevan. Misalnya alasan khawatir HRS akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatan yang sama.

“Penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ujarnya.

Dia menambahkan, pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi dapat meminta kehadiran terdakwa, saksi-saksi atau pihak terkait untuk diminta keterangannya dalam suatu pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (4).

“Akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak bersifat wajib sehingga penahanan terhadap klien kami yang sebelumnya tidak ditahan adalah hal yang tidak relevan,” demikian kata Azis Yanuar.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.