Banner Pemprov 17 Agustus

Pengacara KPU Palembang Tetap Yakin Kliennya Tak Salah

PALEMBANG, Koranindonesia.id – Meski dinyatakan terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun pengacara lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang tetap yakin kliennya tak bersalah.

“Kesimpulannya tidak terbukti, itu saja. Nanti akan dikemukakan alasan-asalan yuridisnya di nota pembelaan. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan nanti akan dipertimbangkan majelis hakim,” ujar Rusli Bastari, tim pengacara Komisioner KPU Palembang usai sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (11/7).

 

Dirinya menjelaskan, jaksa telah membuktikan para komisioner telah menghilangkan hak pilih warga dalam persidangan tersebut, meski tuntutan hukuman percobaan. Pihaknya masih yakin bisa membebaskan komisioner KPU Palembang dari segala tuntutan.

 

“Saya belum bisa berikan poinnya, nanti bocor. Namun intinya pembelaan kita, klien saya tidak bersalah. PPK yang tidak terkoordinasi seperti yang menjadi fakta persidangan akan masuk dalam pledoi,” ujar dia.

 

Sementara itu Ketua KPU Palembang Eftiyani yang ditemui usai menjalani persidangan mengaku kelelahan, namun tetap masih harus menjalani proses hukum hingga selesai.

 

“[Persidangan] belum selesai, baru tuntutan. Kami masih punya hak menyampaikan pembelaan besok pagi. Jadi kita berharap berkah jelang sholat Jumat, persoalan (KPU) Palembang selsai,” tuturnya. 

 

Sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, para terdakwa yakni Ketua KPU Palembang Eftiyani, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Yetty Oktarina dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili dituntut jaksadihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan penjara.

JPU menganggap perbuatan kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang sebagaimana diatur dalam Pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 KUHP. (sup)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.