Banner Pemprov 17 Agustus

Pemulangan Habib Rizieq Shihab Syarat Rekonsilasi, Ini Kata Ketua DPP PKB

 

JAKARTA,koranindonesia.id– Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding tegaskan bahwa dirinya tidak sepakat kalau pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan pembebasan pendukung Prabowo-Sandiaga yang melanggar hukum, dijadikan syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi dengan Prabowo.
Karding mengatakan kalau terkait persoalan dan pelanggaran hukum yang dilakukan kubu 02, itu tidak patut dijadikan alat rekonsiliasi. Diingatkannya bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala prilaku seseorang, yang menentukan adalah hukum.
“Sesuai dengan komitmen bersama dalam konstitusi bahwa prinsip bernegara adalah hukum sebagai panglima dan Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/07/2019).

Karding memaparkan tidak bisa wilayah hukum dipertukarkan dengan wilayah politik lalu dijadikan alat sebagai posisi tawar dalam politik. Jadi kalau mau posisi tawarannya harus terkait dengan politik, tidak bisa dipertukarkan dengan wilayah hukum.

“Habib Rizieq Shihab pergi ke Arab Suadi atas kehendak dan inisiatif sendiri, bukan dipaksa atau diusir oleh negara,” terangnya.

Karena itu menurut Karding kalau Habib Rizieq ingin pulang ke Indonesia, maka dipersilahkan saja dan negara tidak akan menghalang-halangi kepulangan tersebut.
Itu saran saya namun itu namanya klausul, rekonsiliasi itu kan tergantung dari pihak sana, kalau mau disertakan ya silahkan.

“Namun saya ingatkan apabila ada syarat yang disertakan dari kubu Prabowo-Sandiaga maka Presiden terpilih Jokowi akan melihat dahulu, apakah diterima atau tidak,” tandasnya. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.