BANNER Dukung 5m
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Pemuda Panca Marga Sumsel Kubu Syamsudin Siregar Gelar Silaturahmi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah kepemimpinan Ketua Umum Syamsudin Siregar, SH dan Sekretaris Jendral Abdillah Karyadi, S.Pd mengadakan kegiatan silaturahmi dengan para Anggota, Pengurus dan Senior Pemuda Panca Marga di Ruang Hotel Excelton Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021).

Menurut Yulius  kegiatan tersebut dilaksanakan selain untuk mempererat silaturahmi juga dalam rangka memberikan penjelasan tentang Keberadaan Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Selatan pasca putusan pengadilan No. 583/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.

Yulius Aminuddin menjelaskan, terdapat dua versi Pemuda Panca Marga yaitu Versi MUNAS X dengan Ketua Umum Syamsudin Siregar, SH dan VERSI MUNASLUB yang diketuai oleh Sdr. Berto Izaak Doko. “Hal ini juga berdampak di Provinsi Sumatera Selatan sehingga terdapat dua kepengurusan yaitu Versi Munas X diketuai oleh Yulius Aminuddin sedangkan Versi Munaslub diketuai oleh Gerry Iskandar,” kata Yulius lewat keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Dijelaskan juga MUNAS X telah dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2019 yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 ketua PD PPM Se-Indoneisa namun kemudian diselenggarakanlah MUNASLUB pada tanggal 7-8 September 2019 yang pesertanya hanya dihadiri segelintir Ketua PD.

PPM se-Indonesia yang selebihnya ditunjuk untuk mewakili provinsi se-Indonesia yang kemudian menghasilkan Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umumnya. Kemudian Berto Izaak Doko mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum PPM Samsudin Siregar, SH selaku Tergugat dan menjadikan juga Pemerintah Republik Indonesia yaitu MENTERI HUKUM DAN HAM RI sebagai TURUT TERGUGAT II.

Pada tanggal 19 Januari 2021 Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh gugatan Bertho Izaak Doko dan menyatakan Syamsudin Siregar, SH adalah Ketua Umum Pemuda Panca Marga yang sah dalam perkara Perdata No. 583/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.
Dasar ini menguatkan keberadaan AHU-0000808.AH.01.08 tahun 2019 yang merupakan syarat keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN sebagaimana terakhir telah diubah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 tahun 2017.
Yulius menghimbau agar semua anggota PPM untuk tetap menahan diri serta tunduk dengan ketentuan Hukum dan Undang-undang. Diharapkan juga agar semua pihak tidak dijebak ataupun terjebak untuk masuk dalam konflik ini karena kurangnya informasi terkait keadaan yang sebenarnya.
Selain itu Yulius meminta kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk tetap mempedomani UU tentang Organisasi Kemasyarakatan berikut turunannya yaitu PP 58 / 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan khususnya pasal 24 dan 25.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan serta dapat menggunakan dana APBD dan/atau APBN hanya kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum dan terdaftar dalam hal ini SK KEMENKUMHAM sebagai pengesahan badan hukum sekaligus proses terdaftar sebagaimana diatur UU Organisasi Kemasyarakatan. Kedepan PPM Sumsel telah mempersiapkan tindakan berupa upaya hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang timbul atas terjadinya dualisme ini.

“Memang saat ini saudara Berto sedang mengajukan upaya banding, tetapi harus kita ingat bahwa SK MENKUMHAM yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI merupakan tindakan Pemerintah selaku Penguasa harus tetap dianggap sah sampai ada pembatalan,” tutupnya.(Ril)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.