Pemprov Ramadhan
Banner april lebaran

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Proyek Pembangunan Normalisasi Dilanjutkan

JAKARTA, koraninndonesia.id – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat proyek normalisasi di Jakarta dalam dua tahun ke depan. Pemprov pun telah menyediakan dana hingga Rp 5 Triliun.

“Insya Allah secara bertahap dengan dapat dukungan dari Pak Basuki yang membantu dari pemerintah pusat, nanti akan kami teruskan pembangunan normalisasi di Jakarta. Insya Allah akan kami kebut dalam dua tahun ke depan,” kata Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Senin malam (9/3/2021).

Riza menyebut untuk normalisasi di Jakarta bukanlah hal mudah, mengingat diharuskannya Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan sungai yang artinya harus melakukan relokasi warga di bantaran sungai.

Pembebasan lahan ini, lanjut Riza, dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama wali kota tempat aliran sungai dengan juga berkoordinasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Meski demikian, Riza belum memberikan kepastian kapan akan dimulai pembebasan lahan tersebut.

“Prinsipnya, insya Allah segera. Kami setiap tahun melakukan upaya pembebasan lahan terkait normalisasi, waduk, situ, embung dan sebagainya,” ujar Riza.

Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan normalisasi sungai di Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di ibu kota.

“Normalisasi dilakukan, pemprov dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan kami anggarkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan. Dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder,” kata Riza, di Jakarta, Minggu (7/3).

Dana sebesar itu, kata Riza, dianggarkan hingga tahun 2024 untuk normalisasi dan baru untuk pembebasan lahan di Sungai Ciliwung, belum termasuk sungai-sungai yang lain.

Dana tersebut, di luar dari anggaran untuk penanganan banjir yang disebutkan Riza, nilainya tidak pernah kurang dari Rp2 triliun setiap tahun.

“Dana banjir itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal,” ujar dia lagi.

Ia menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan, namun ia memerlukan dukungan dari DPRD DKI, pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk dukungan soal pendanaan.

Namun, ia belum merinci daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk mengatasi banjir, karena memerlukan beberapa tahapan.

Adapun beberapa aliran sungai yang menjadi perhatian, misalnya Kali Pesanggrahan, Sunter, Angke, atau Ciliwung.

“Semua tentu ada tahapannya, menjadi perhatian tapi ada prioritasnya,” katanya pula.

Riza menambahkan, tahun lalu pembebasan lahan sekitar 7,6 kilometer atau sekitar 3 kilometer untuk masing-masing sisi kanan dan kiri Sungai Ciliwung sudah dirampungkan, sehingga pengerjaan untuk pemasangan “sheet pile” sudah bisa dilakukan yang diharapkan rampung akhir 2021.

Diperkirakan pembebasan lahan di Ciliwung yang belum terealisasi mencapai sekitar 10 kilometer.

Ia menambahkan alokasi anggaran untuk penanganan banjir di DKI Jakarta tiap tahun terbilang besar yang berkisar 20 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp2 triliun dari belanja modal mencapai Rp9 triliun hingga Rp10 triliun.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.