Pemilu 2019, Kemendagri Target Angka Partisipasi Pemilih Diatas 80%

PALEMBANG, koranindonesia.id – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang mencapai diatas 80%. Sebab pemerintah menilai, dengan kian meningkatnya angka partisipasi pemilih, maka secara otomatis legitimasi pemimpin terpilih pun kian kuat.

Hal ini diungkapkan, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan Kemendagri  Dedi Taryadi pada acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum di Hotel Sahid Imara Palembang, Kamis (26/4/2018)

Dedi Taryadi menuturkan, Komisi Pemilihan Umumr (KPU) juga telah memutuskan parpol peserta Pemilu 2019. Karenanya diyakini Dedi, para parpol itu pun pasti sudah mempersiapkan diri sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 termasuk mensosialisasikan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mendatang.

“Untuk pendaftaran calon pasti mereka sudah mempersiapkan kader terbaiknya. Rekrutmen mumpuni yang layak disodorkan pada caleg baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya, di Palembang, hari ini.

Dedi mengungkapkan, tugas parpol adalah juga untukmelakukan konsolidasi kader. Serta mengetahui aturan main pada pelaksanaan pemilu. “Harapan kita, Pemilu 2019 lebih baik dari pemilu sebelumnya. Parpol, penyelenggara dan masyarakat sama-sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019,” imbuhnya pula.

Disebutkannya, keterbatasan KPU di tingkat daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2019 ini sedianya memang mesti mendapat bantuan penuh dari pemerintah daerah. “Pemda harus gencar melakukam sosialisasi pemilu. Tujuannya agar partisipasi pemilih meningkat, dari target 77% dari KPU, diharapkan bisa mencapai angka diatas 80% pemilih,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Kurniawan mengatakan, sosialisasi Undang-Undang Nomor 7/2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini, akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumsel.

Selanjutnya ditambahkan Kurniawan,  gelaran sosialisasi ini juga diharapkan dapat membuka wacana pemikiran masyarakat, serta melahirkan sebuah paradigma baru yang bermanfaat bagi audiens. “Kita juga ternyata harus menyadari bahwa bekerja itu harus sistemik, diawali dari proses pemetaan. Kemudian menganalisa hasil pemetaan, sehingga dapat ditemukan sebuah solusi kepada khalayak,” imbuhnya.

Untuk itu menurutnya, diharapkan yang hadir dalam acara sosialisasi ini dapat memahami dan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa peranan pendidikan politik, begitu penting di masyarakat. Sebab, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik disebutkannya, cenderung mnerupakan pendidikan politik yang bersifat internal.

“Pendidikan politik semestinya tidak dilakukan hanya terbatas bagi kader parpol itu sendiri saja. Tetapi yang kepada seluruh masyarakat, sebab pada dasarnya pendidikan politik merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa bukan hanya pemerintah,” pungkasnya.(win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.