Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Pemerintah Tindak Perusahaan yang Tak Pangkas Produksi Broiler

 Jakarta,koranindonesia.id-Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta para pelaku usaha terutama perusahaan pembibitan atau integrator melakukan pemangkasan produksi broiler melalui pengurangan setting telur tetas guna menjaga stabilisasi supply dan harga live birth (ayam hidup) di tingkat peternak. Selama dua tahun ini peternak mandiri mengalami kerugian

Direktur Perbibitan dan Produksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Sugiono mengaku telah melayangkan surat teguran kepada para perusahaan terkait yang tidak komitmen atas perjanjian dengan pemerintah.

Pihaknya pun melakukan evaluasi dan pemetaan bahwa terdapat integrator yang patuh dan ada pula yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah.

“Kita sudah sangat serius sejak dahulu, cuma dipangkas berapapun ada saja alasannya,” kata Sugiono dalam webinar yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Selasa (13/10/2020).

Terdapat sejumlah upaya Kementan dalam melakukan pemangkasan ayam dan penyerapan produksi ayam peternak melalui afkir dini indukan ayam usia lebih dari 50 minggu, tunda setting telur tetas untuk kegiatan sosial, pemusnahan telur fertil, serta penyerapan ayam hidup. Dua beleid yang dimaksud adalah SE no 09246/SE/PK 230/F/08/2020 tentang Pengurangan DOC FS serta SE 9663/SE/ PK 230/F/09/2020 tentang pengurangan DOC FS bulan September.

Pada upaya afkir dini di bulan September, dari target 4,05 juta ekor ayam betina, hanya mencapai 2,6 juta atau 65 persen dari target. Sementara untuk ayam jantan ditargetkan 344,8 ribu ekor dan hanya terealisasi 246,2 ribu atau sekitar 71 persen Lebih lanjut upaya tunda setting telur periode 19 September-10 Oktober hanya mencapai 6,6 juta butir atau 88 persen dari target 7,5 juta butir. Sebanyak 23 perusahaan sudah mencapai 100 persen dari target sedangkan 15 perusahaan belum mencapai.

Adapun untuk upaya pemusnahan telur fertil, pada Agustus 2020 hanya mencapai 12,4 juta butir atau 89,1 persen dari target 14 juta butir. Sementara pada September dari target 65,9 juta butir hanya mencapai 44,8 juta butir atau sekitar 67,97 persen.

Langkah terakhir dalam penyerapan ayam hidup juga belum sesuai yang diharapkan. Sepanjang Agustus 2020, realisasi penyerapan mencapai 41,6 juta ekor atau 60,17 persen dari target sebanyak 25,06 juta ekor. Adapun di bulan September 2020, serapan mencapai 45,1 juta ekor atau 46,4 persen dari target 97,3 juta ekor.

“Ada beberapa perusahaan yang meminta penundaan (pemangkasan). Tapi kami tidak peduli dengan masalah mereka, tugas saya adalah menjaga suplai, tidak ada hitung-hitungan dengan bisnis,” kata Sugiono seraya menambahkan Satgas Pangan juga langsung terlibat melakukan pengawasan ke perusahaan.

Kementan berkepentingan, baik integrator maupun peternak mandiri harus hidup dan bekerja sama. Di tengah situasi sulit saat ini, permintaan terhadap daging ayam memang jauh berkurang sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca unggas nasional.

Ketua Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Patika berpendapati kebijakan pengurangan pasokan yang berulangkali dilakukan Kementan, namun harga live birth di tingkat peternak terus tertekan . Padahal pengurangan pasokan FS terbaru sudah dilakukan sebesar 50 persen dari kapasitas produksi. Dia pun melihat masih tidak patuhnya sebagian dunia usaha untuk mengendalikan pasokan seperti diperintahkan Kementan.

Ini menunjukkan pengawasan Kementan juga belum menimbulkan efek jera karena tidak disertai sanksi tegas.Menurut Yeka hal ini disebabkan pengurangan pasokan bibit ayam tidak diawasi publik sesuai prinisp good governance. Karenanya rezim importasi bebas maupun rezim kuota sama buruknya bagi kelangsungan hidup peternak.

Karena itu, PATAKA meminta Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan patuh terhadap SE yang dikeluarkan Kementan. Terdapat lima kelompok perusahaan seperti PT KMS, Malindo, PIA Group, PT SUJA dan PT Wonokoyo. Kontribusi afkir dini mencapai 32,5 persen namun realiasinya baru mencapai 25 persen.

Bersama Satgas pangan, Ditjen PKH Kementan diharapkan membangun sistem transparani yang melibatkan partisipasi publik diantaranya melibatkan organisasi peternak.

Sementara Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menilai upaya pemangkasan produksi ayam melalui penundaan setting telur tetas hingga 50 persen sulit berjalan optimal disebabkan lemahnya pengawasan insitusi terkait.Bahkan dirinya masih ditawarkan bibit ayam yang semestinya tidak lagi bebas diperjual belikan

Namun anehnya, harga ayam live birth justru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu dia tidak berani menyimpulkan apakah kenaikan harga ayam ini merupakan psikologis pasar sehubungan issue rencana demontrasi peternak mandiri.

“Harga ayam hidup di Jawa Barat semua ukuran naik Rp2.000 per kilogram (kg) minimal. Hari ini, naik lagi minimal Rp1.500 per kg.Saya tidak mau omong kenaikan harga ayam ini karena mau ada demo.Tapi kalau liat dari trend harga (dampak pemangkasan produksi red) seharusnya kenaikan tidak lompat seperti ini,” kata Alvino.

Pardjuni,Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia Broiler Wilayah Jawa Tengah (Jateng) mengatakan harga ayam livebirth cukup lama stabil hanya di kisaran Rp10.000-Rp11.000 per kilogram (kg) .Andaikan maksimal kenaikan harga ayam live birth sebesar Rp16.000-Rp17.000/ kg dan kemudian akan anjlok kembali.Padahal dengan bibit ayam sebesar Rp5.500 ekor, padahal titik inpas produksi sebesar Rp18.000/kg.

Parjuni mencium kenaikan harga livebirth dipermainkan oknum perusahaan pembibitan.Pemangkasan produksi live birth dapat saja dilakukan ,namun tidak seperti yang dilaporkan ke Kementan. Justru kebijakan pemangkasan produksi dijadikan legitimasi bagi perusahaan menaikkan harga.

Kepala Subdirektorat II Satgas Pangan Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan perlu kesadaran dan kepentingan bersama pemerintah dalam memperbaiki nasib para peternak. Ia menilai, kerap kali dalam sistem pengawasam pengurangan pasokan terjadi miskomunikasi. Hal itu membuat laporan yang masuk tidak diperbarui.

Karena itu, pihaknya pun meminta pemerintah untuk membuat sistem pengawasan yang jelas sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih ketat.”Masalahnya memang berputar-putar di sini walaupun kebijakan pemerintah sudah jelas,” kata Helfi

Sebenarnya Kementan sambung Helfi memiliki memiliki aparat penyidik pegawasi negeri sipil (PPNS) yang dapat dilibatkan langsung melakukan pengawasan dan penyidikan atas penegakan aturan yang dilanggar. Helfi pun mempersilahkan mereka berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri baik ditingkat Polda dan Polres sesuai wilayah kerja.(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.