Banner sumsel

Pemerintah Targetkan Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Galian

JAKARTA, koranindonesia.id – Kegiatan pertambangan selain menghasilkan produk olahan yang bermanfaat bagi masyarakat, juga menghasilkan dampak ikutan yang harus dipulihkan, seperti adanya bekas galian. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2010 tentang Reklamasi PascaTambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Kegiatan PascaTambang bertujuan menyelesaikan kegiatan pemulihan lingkungan hidup dan sosial, pada saat tambang berakhir, dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. “Kegiatan pertambangan selain memberi manfaat tentu juga membawa dampak terhadap lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meminimalisirnya, misalnya dengan mereklamasi tambang pascakegiatan-kegiatan pertambangan. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama. Selain bertujuan mencegah erosi atau mengurangi mengalirnya air limpasan reklamasi untuk menjaga lahan untuk menjadi lebih stabil dan tentunya agar lahan lebih produktif,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam Rakornas Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Kewajiban reklamasi pascatambang melekat pada pemegang izin usaha pertambangan (IUP), selanjutnya pemegang IUP tersebut wajib menempatkan jaminan dengan tidak menghilangkan, kewajiban reklamasi dan paska tambang. Kegiatan paska tambang bertujuan menyelesaikan kegiatan pemulihan lingkungan hidup, dan sosial pada saat tambang berakhir dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

“Kegiatan reklamasi diharapkan akan menghasilkan nilai tambah lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik dibandingkan sebelum dialukan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi tambang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Yaitu dari seluas 6.597 hektar pada 2014 meningkat menjadi seluas 6.950 hektar di 2018. Sementara, pada 2019 ini diharapkan mencapai lebih dari 7.000 hektar,” lanjut Ego, dilansir esdm.go.id, Selasa (23/4).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengungkapkan, reklamasi hutan dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan bagian dari Pemulihan DAS.

“Reklamasi hutan wajib dilaksanakan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kawasan hutan yang terganggu (on-site), sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang berada di luar areal IPPKH (off-site),” ujar Bambang.

Menurut Bambang, upaya pemulihan DAS melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di 2019 menjadi salah satu program Prioritas Nasional yang menuntut keberhasilan nyata di tingkat tapak, dan diharapkan kegiatan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, oleh Pemegang IPPKH dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.