Muba ramadhan
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Pemerintah Sepakat dengan DPR RI, Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA, koranindonesia.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menggelar rapat kerja (raker) pengambilan keputusan atas penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 yang telah diputuskan pada Raker tanggal 14 Januari 2021.

Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly menyatakan bahwa Pemerintah sepakat RUU Pemilu ditarik dari Prolegnas 2021.

“Merespons yang disampaikan ketua dan menyikapi surat Komisi II tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar prioritas tahun 2021, pemerintah sepakat,” ujar Yasonna di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Yasonna menegaskan, apa yang sudah disepakati oleh Baleg DPR RI, DPD RI dan juga Pemerintah segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

“Jadi kita hanya sepakat untuk yang satu itu kita drop, karena saya kira tidak perlu lagi, singkat saja, kami tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

“Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini,” kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Untuk mekanisme selanjutnya, Doli akan melaporkan hal ini ke pimpinan DPR. Dia menyerahkan keputusan selanjutnya ke pimpinan DPR RI.

“Pertama ini kami akan sampaikan ke pimpinan, kemudian nanti akan dibahas di bamus bersama baleg. Bamus memutuskannya seperti apa itu kan pandangan resmi dari fraksi masing-masing di DPR kemudian diserahkan di baleg kemudian nanti kalo mau dibicarakan dengan pemerintah tentang list Prolegnas tentunya kan gitu,” ujarnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.