Banner sumsel

Pemerintah Perlu Evaluasi Importir Bahan Pangan

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu mengevaluasi importir bahan pangan , seperti Gula, Beras dan Holtikultura, karena yang terjadi sekarang ini cenderung  hanya menguntungkan pihak swasta, dan sebaliknya merugikan para petani, bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia(GINSI) Capt. Dr. Anton Sihombing menyatakan hal itu, kepada wartawan Kamis ( 10/10/19) di Jakarta.

Menurut Anton, penanganan impor bahan pangan ada baiknya diberikan kepada BUMN, bukan kepada swasta  yang “nakal”, karena hanya mencari keuntungan semata, bahkan ironisnya tidak mau bergabung dengan organisasi resmi seperti GINSI.

“Jika importir pangan tidak dievaluasi segera, saya khawatir akan menutup berkembangnya produk petani dalam negeri dan sebaliknya memberi peluang yang besar bagi produk luar” kata Anton sembari memberi contoh, Jeruk produk petani Sumut  tidak berkembang karena kalah  bersaing dengan produk asing.

Dikatakannya, Jeruk di Sumut hanya dihargai Rp 8.000/ kg, sehingga tidak menguntungkan bagi petani karena tidak sebanding dengan biaya petik dan biaya angkut (transportasi)  untuk menjualnya ke pasar.

Anton memprediksi, saat ini produk pangan dari luar negeri, termasuk dari Brazilia sudah membanjiri pasar Indonesia. Jika masalah ini dibiarkan berlarut larut akan menghambat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Menurutnya, jika impor dilakukan , tetapi harus ditangan oleh pemerintah atau BUMN, bukan diserahkan kepada swasta.

Ketua DPP Golkar  Bidang Tani dan Laut ini mengharakan agar Presiden Jokowi  memilih Menterinya yang mampu mengikuti irama kerja Presiden. Bahkan, Presiden memerlukan Staf Khusus Bidang Kelautan untuk mempercepat proses pembangunan bangsa Indonesia , termasuk bidang kelautan ke arah kemajuan yang lebih nyata.

“Kerja keras dan niat tulus Presiden untuk membangun bangsa ini akan lebih cepat terwujud jika pembantunya  mampu mengikuti irama dan keinginan Presiden” tukasnya.

Anton Sihombing, selaku Ketua Umum Ikatan Nakhoda Seluruh Indonesia, juga meminta agar  pemerintah menertibkan pungutan liar di berbagai pelabuhan Indonesia.

“Saya dapat masukan  ada kapal yang ditahan  Kamla (Keamanan Laut) sampai berbulan bulan hanya  karena kasus penangkapannya tidak diproses “ ujar Anton sambil menambahkan sekarang nasib pemilik kapal dan lulusan sekolah pelayaran cukup memprihatinkan.

Banyak kapal di pelabuhan tidak beroperasi hanya karena pemilik kapal tidak mampu memenuhi banyaknya aturan dari berbagai instansi . Seperti Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Otoritas pelabuhan lainnya.

Ironisnya, kata Anton, tahun depan pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 2 Trilyun di bidang pelayaran. Mestinya, dana sebesar itu sudah cukup membeli kapal yang dapat mempekerjakan  lulusan sekolah pelayaran, bukan malah memberi subsidi.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.