Pemerintah Kaji Agar BLU Dapat Memiliki Fleksibilitas Meminjam Dana

JAKARTA,koranindonesia.Id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang mengkaji agar Badan Layanan Umum (BLU) dapat memiliki fleksibilitas untuk meminjam dana atau likuiditas kepada BLU yang mengalami kelebihan likuiditas.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional BLU di Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Dikatakannya, BLU yang tengah mengalami kesulitan likuiditas ke depannya dapat meminjam dari BLU yang mengalami kelebihan likuiditas.

Dengan demikian dikatakannya BLU tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat, tanpa perlu menunggu lama untuk penyelesaian permasalahan likuiditas tersebut.

“Saat ini ada beberapa BLU yang kekurangan likuiditas mungkin bisa pinjam BLU lain yang punya likuiditas,” ungkapnya saat rapat  Koordinasi Nasional BLU, Selasa (26/02/2019).
BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Contohnya BLU di bidang kesehatan yakni rumah sakit, puskesmas, BLU di bidang pendidikan seperti perguruan tinggi.

Disinggung lebih lanjut mengenai pinjam-meminjam likuiditas tersebut, Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih menggodok rancangan untuk kebijkan baru terkait relaksasi tersebut. Diakuinya Direktorat Jenderal Perbendaharan sedang membahas kajian pinjam-meminjan dari BLU.

“Kita serahkan kepada beliau untuk pembahasan kajian pinjam-meminjam dari BLU,” terangnya.

Sementara Direktur Jenderal Perbandaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono menjelaskan, pinjam-meminjam dana antara BLU tersebut bertujuan untuk berbagi sumber daya finansial, khususnya dalam memanfaatkan likuiditas. Ditambahkannya Kemenkeu juga sedang melakukan koordinasi dengan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI), terkait kebijakan tersebut.

“Saat ini sedang kita suarakan ke otoritas moneter, sehingga yang kelebihan likuiditas yang lain kesulitan, surplus dan defisit ini bisa dikolaborasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada nanti,” pungkasnya.

Dipaparkannya hingga saat ini terdapat 218 BLU Pemerintah Pusat yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan,realisasi pendapatan BLU mencapai Rp 55,4 triliun per akhir 2018, atau lebih tinggi dari target dalam APBN yang sebesar Rp 43,3 triliun.

“Realisasi pendapatan BLU tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan realisasi 2017 yang sebesar Rp 47,3 triliun,” tandasnya. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.