Pemerintah Diminta Tuntaskan Persoalan Sengketa Tanah

JAKARTA, koranindonesia.id – Komite I DPD RI Rapat Kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (20/11/2019).

Rapat Kerja tersebut dihadiri Ketua Komite I Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Abdul Kholik, dan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra. Ketua Komite I Teras Narang dalam rapat tersebut menyampaikan walaupun sudah ada payung hukum, persoalan agraria masih saja terjadi khususnya konflik pertanahan.
Konflik agraria yang terjadi di daerah-daerah, diperlukan adanya legislasi dan regulasi pertanahan yang benar dan berkeadilan, lembaga/administrator negara yang terlatih, sistem administrasi pertanahan yang kuat dan akurat, peta konflik agraria yang tepat, komitmen dan dukungan pemerintah yang kuat, serta sarana dan prasarana yang memadai.

“Masalah pertanahan termasuk tata ruang menjadi perhatian Komite I, dan kami sudah menjalin komunikasi baik dengan Komisi 2 DPR terkait hal ini. Saya kira harus ada spirit yang sama melihat persoalan. Kami harap dengan Kementerian ATR/BPN terjalin komitmen untuk sama-sama memecahkan persoalan tanah ini apalagi banyak tumpang tindih dalam pengurusan tanah antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, oleh karena itu perlu one map policy agar tidak tumpang tindih” jelas Teras Narang dalam rapat kerja tersebut.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Surya Tjandra memaparkan bahwa Land Reform menjadi tujuan utama dari Kementerian, terutama penyelesaian konflik-konflik terkait agraria. Ia menyebutkan di Kementerian ATR/BPN ada dua istilah yaitu konflik agraria dan sengketa agraria.

“Sesuai program Pak Jokowi kami terus mengejar target pemerintah yaitu pelaksanaan reforma agraria dalam tahap pertama RPJMN 2015-2019 sudah dilakukan 9 juta hektar kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah sebagai langkah land reform. Selain itu perlu juga Namanya aset reform dan akses reform ini perlu kita pikirkan, tidak cuma dikasih tanah tapi harus bisa digunakan secara produktif itu tanah, harapanya ke depan ada digitalisasi sertifikat pada tahun 2025 akan segera kita wujudkan,” ujar Surya Tjandra.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.