Banner Pemprov Agustus

Pemerintah Diminta Jangan Paksakan Omnibus Law RUU Ciptaker

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Ekonom Senior Core Indonesia, Hendri Saparini menilai pemerintah tak perlu memaksa agar RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk segera disahkan jika masih ada penolakan terutama di klaster ketenagakerjaan.

“Menurut saya jangan dipaksakan jika masih ada pihak yang protes. terutama klaster tenaga kerja menandakan RUU ini masih perlu didiskusikan,” kata Hendri saat webinar, Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Menurutnya, harus diadakan kembali diskusi dan melakukan revisi dengan berbagai penolakan terus berlanjut terutama untuk klaster tenaga kerja.

“Kenapa kita tidak review lagi terutama klaster ketenagakerjaan banyak yang protes,” katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan selama pandemi banyak dinamika perekonomian global yang terjadi. Sehingga, RUU ini masih butuh penyesuaian kembali untuk menjawab dinamika tersebut.

“Saya sampaikan sebelumnya dengan adanya COVID-19 maka dinamika perekonomian global berubah, untuk itu jangan sampai ini dipaksakan, sebab risikonya besar jika RUU ini ternyata tidak menjawab masalah struktural perekonomian kita,” katanya.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja khususnya klaster tenaga kerja mendapat kecamana dari serikat buruh. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), RUU tersebut merugikan buruh dengan menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Lebih lanjut, Omnibus Law juga akan mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya.

Selain itu, juga ada permasalahan lingkungan persoalan di sektor kelistrikan, Amdal, kebebasan pers, hak petani atas tanah, dan lain sebagainya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.