Banner Pemprov Agustus

Pemerintah Didesak Serius Sikapi PHK Massal di Industri Tekstil

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin, menyoroti kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil secara besar-besaran, yang dipicu permintaan ekspor anjlok akibat pelemahan ekonomi global, harus segera ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Seperti diketahui Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo telah melakukan PHK massal yang mencapai 73.000. Jumlah tersebut termasuk perusahaan yang tak tergabung dalam Apindo.

Mukhtarudin mendorong pemerintah untuk cepat melakukan antisipasi menggerakkan permintaan pasar domestik.

“Ini penting agar bisa menyerap produksi dari perusahaan tersebut. Sehingga kabar PHK massal itu tidak berlanjut,” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Senin (7/11/22).

Anggota Banggar DPR ini juga meminta pemerintah memberikan kebijakan insentif dan relaksasi kepada industri garmen. Termasuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan pasar domestik.

“Pemerintah perlu memperketat masuknya produk garmen yang ilegal yang masih cukup banyak masuk dan merusak iklim industri garmen dalam negeri kita,” pungkas politikus Golkar itu.

Diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ancaman PHK massal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi global. Kendati demikian, ia berharap perusahaan tidak merumahkan para karyawannya.

“Kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan perumahan (buruh). Kita faham bahwa sekarang ada tekanan terhadap ekonomi global sehingga mempengaruhi pasar atau market global khususnya negara di Eropa di mana produk-produk yang biasanya menjadi primadona ekspor kita sekarang terganggu,” kata Agus saat melakukan kunjungan ke Ponpes Darussyifa Al-Fithroh di Kabupaten Sukabumi, Sabtu (5/11/22).

Agus mengatakan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan industri tekstil. Secara umum, Agus mencontohkan dua cara yaitu penguatan market secara domestik dan digitalisasi.

“Kita harus mencari cara-cara lain, misalnya yang pertama dengan penguatan dari domestik market. Kedua, kita harus bisa melakukan efisiensi melalui digitalisasi, sehingga kita mengharapkan tidak ada (buruh yang) dirumahkan,” ujar Agus.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.