Banner Pemprov 2020
Banner september

Pemerintah Anggarkan Rp356,5 Triliun untuk Kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021

JAKARTA, koranindonesia.id – Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah hal, mulai dari penanganan kesehatan hingga insentif usaha.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020. Dilansir dari setneg.go.id

“Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU,” kata Presiden.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

“Keempat, dukungan pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan,” imbuhnya.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN). (daf)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.